Edisi.co.id, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat penyediaan akses internet di daerah yang masih blankspot.
Pemerintah menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada tahun 2026, sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa konektivitas yang merata menjadi fondasi agar warga desa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara.
"Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026," ujar Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga: Tiga Tokoh Praktisi dan Narasumber Pilihan Tentang Branding Sekolah Islam di Indonesia
Meutya mengatakan upaya ini merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif setelah sebelumnya Kemkomdigi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif pada 2023-2024.p
Meutya menekankan infrastruktur yang sudah terbangun perlu memberi dampak ekonomi yang lebih besar.
"Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi," tandasnya.
Meutya juga menambahkan ruang digital harus memberi peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama.
"Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua," tuturnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun arah pembangunan Indonesia Digital dengan tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga.
Tema ini menggambarkan harapan agar konektivitas yang merata dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ruang digital yang aman.
Baca Juga: Akses Masih Terputus, Warga di Bener Meriah Jalan Kaki 3 Jam untuk Mendapat Bantuan Beras
Acara ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri telekomunikasi, akademisi, dan komunitas.
Artikel Terkait
Komdigi Gandeng PPATK Blokir Rekening Putus Mata Rantai Judol
Anggap Penyebab Demo 25 Agustus di DPR Rusuh karena Banyak Konten Fitnah yang Beredar, Komdigi Bakal Panggil TikTok dan Meta
Tegakkan Kedaulatan Digital, Kementerian Komdigi Surati 25 PSE Privat yang Belum Terdaftar
Cloudflare Lakukan Audiensi Virtual dengan Komdigi untuk Bahas Pemenuhan Kewajiban Pendaftaran PSE