Ruas Kritis Terdampak Banjir Terus Ditangani, Akses Alternatif Tetap Terbuka bagi Warga

Edisi.co.id - Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan ruas-ruas jalan nasional yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Fokus penanganan di provinsi Sumatera Utara saat ini diarahkan pada ruas kritis Tarutung–Sibolga dan Tarutung–Sipirok guna memastikan konektivitas wilayah tetap terjaga.

Dilansir dari data resmi Kementerian PUPR, Selasa (16/12), pada koridor Tarutung–Sibolga, penanganan dilakukan pada sejumlah titik kritis dari arah Tarutung dengan total panjang ruas terdampak sekitar 14 kilometer. Sementara itu, akses menuju Kota Sibolga tetap dapat ditempuh oleh masyarakat melalui jalur alternatif Sidikalang–Barus–Sibolga.

Hingga kini, estimasi target penyelesaian belum dapat ditentukan karena masih terdapat beberapa titik yang belum teridentifikasi secara detail serta keterbatasan akses alat berat ke lokasi terdampak.

Baca Juga: Potret Antusiasme Warga Aceh Tamiang Manfaatkan Layanan Medis Kemenkes

Di sisi lain, ruas terdampak sepanjang 2,4 kilometer pada koridor Tarutung–Sipirok kini ditangani dari dua arah. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, akses menuju Sipirok dari arah Balige tetap terbuka melalui ruas Jalan Provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok sepanjang 114 kilometer sebagai jalur alternatif.

Pemerintah sendiri menargetkan perbaikan arus jalan kritis terdampak bencana akan rampung pertengahan Januari tahun depan.

Sementara itu, berdasarkan data status penanganan bencana per 15 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.413 lokasi terdampak di tiga provinsi di Sumatera, dengan 477 lokasi di Aceh, 306 lokasi di Sumatera Utara, dan 630 lokasi di Sumatera Barat. Dampak bencana tersebut meliputi tanggul jebol dan kritis, jalan dan jembatan putus, hingga genangan di sejumlah ruas jalan.

Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU telah menurunkan 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel tersebut melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat di daerah.

Pemerintah melalui Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan infrastruktur terdampak bencana sekaligus memastikan akses alternatif tetap tersedia agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terputus.***