TNI Ikut Turun dalam Penanganan Banjir Sumatera, Anggota Task Force ISI Soroti Batasan hingga Pemetaan Kebutuhan di Forum JPP Promedia

Aisha membeberkan bahwa langkah tersebut biasa dilakukan dengan Badan Koordinasi Sipil.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pendataan Kebutuhan Pascabencana

Pemerintah daerah yang memiliki data lokal dibutuhkan dalam penghimpunan informasi yang dibutuhkan oleh BNPB.

“Pemerintah lokal harusnya punya pendataan sendiri mengenai hal itu, tapi di sini yang jadi masalah memang pemerintah lokal bisa mendata, sudah dikomunikasikan dengan BNPB, tapi pemerintah lokal tidak memiliki kemampuan, maka dari itu dialihkan ke pemerintah pusat,” terang Aisha.

“Kemudian dari pemerintah pusat baru ke BNPB sebagai koordinator, baru dia melakukan permohonan kepada institusi-institusi untuk melakukan asistensi bantuan dalam HADR-nya,” sambungnya.

TNI dalam Penanganan Banjir Sumatera

Melalui keterangan resminya, Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI, Osmar Silalahi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini TNI telah mengerahkan sebanyak 35.477 personel yang tersebar di tiga provinsi terdampak.

Wakapuspen TNI juga menyampaikan dalam mendukung mobilitas dan distribusi bantuan, TNI telah mengerahkan 81 unit alutsista yang terdiri dari pesawat fixed wing, helikopter, kapal perang, dan alutsista darat.

Sebanyak 2.315,68 ton bantuan logistik pun telah disalurkan ke daerah terdampak melalui jalur udara, laut, dan darat.
***