“Pos-pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, seperti seremonial, rapat, seminar, kajian, diklat, honor sewa gedung, kendaraan, hingga percetakan, akan menjadi fokus pemangkasan anggaran,” imbuhnya.
Hal ini senada dengan pidato Presiden saat menghadiri Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya pada Senin, 10 Februari 2025.
Presiden Prabowo menyentil pengeluaran yang menurutnya tidak penting untuk dilakukan.
“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ujar Presiden.
Ia menambahkan salah satu contohnya adalah perjalanan dinas ke luar negeri yang harus mulai dikurangi.
“Yang perlu ke luar negeri yang tugas, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan,” ungkap Presiden.
“Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja pemerintah
Meski dilakukan pemotongan anggaran di sana-sini, pemerintah menjamin kalau pelayanan untuk masyarakat tidak akan berkurang.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Selasa, 11 Februari 2025.
“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” tegasnya.
Hasan Nasbi mengatakan jika ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan Publik, dan bantuan sosial.
Hal itu ia sampaikan ketika membantah adanya pemotongan anggaran untuk BMKG hingga 50 persen pada Selasa, 11 Februari 2025.***