Edisi.co.id - Ditunjuknya Riefian Fajarsyah atau yang dikenal sebagai Ifan Seventeen menjadi Direktur Utama PT. Produksi Film Negara (PFN) menuai beragam respon dari publik.
Latar belakangnya sebagai seorang musisi membuat tak sedikit pihak yang meragukan kemampuannya untuk industri perfilman.
Ifan sempat menuliskan pesan lewat unggahannya di Instagram, mengaku menyadari banyak yang meragukan dirinya.
“Saya sadar bahwa banyak pertanyaan muncul dari berbagai kalangan tentang bagaimana seorang yang berasal dari dunia musik kini memegang tanggung jawab tertinggi di sebuah institusi perfilman milik negara,” tulis Ifan pada postingan di Instagram pada Jumat, 14 Maret 2025.
“PFN bukan sekadar tentang siapa yang memimpinnya, melainkan tentang bagaimana industri perfilman dan konten di Indonesia kini mulai menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi hingga ke level internasional,” tambahnya.
Terbaru, Ifan kembali meninggalkan pesan di Instagram, menuliskan kalau dirinya tak ingin ada ‘drama’ tentang penunjukkan sebagai dirut dan PFN lagi.
Ifan menuliskan bahwa ia meminta maaf kepada pihak yang mungkin terganggu karena ia ditunjuk sebagai Dirut PFN.
Ia juga menuliskan kalau dirinya baru bekerja secara efektif selama 9 hari sejak diangkat sebagai dirut.
“Ini akan menjadi postingan saya yang terakhir yang akan membahas soal Dirut dan PFN, saya tidak ingin menjadi drama yang berlarut-larut, dan saya tidak suka drama! Jikalau masih ingin berdrama, silahkan dengan diri anda sendiri,” tegasnya di unggahan Instagram pada Jumat, 21 Maret 2025.
Ia juga berjanji ke depannya akan membawa kabar terbaru mengenai PFN di bawah kepemimpinannya.
“Ke depan, saya hanya akan menyajikan perkembangan terupdate soal PFN, Insya Allah akan menjadi perkembangan yang positif setiap harinya,” imbuhnya.
Dalam unggahan itu, Ifan membagikan kondisi gedung PFN dan masalah-masalah yang dihadapi, seperti fasilitas hingga finansial.
Permasalahan PFN ini juga sempat jadi sorotan DPR saat melakukan sidak dan berjanji untuk mendesak pemerintah agar membantu kebangkitan film negara.***