Edisi.co.id - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mencegah prilaku koruptor menuai apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Terbukti, di era Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut menuai raport dengan hasil memuaskan.
Berdasarkan data yang diproleh KPK, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Depok 73. Sedangkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 91.
MCP adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
"Kalau kita lihat SPI itu rata-ratanya kemarin 70 sekian, di Depok 73 artinya sudah di atas rata-rata nasional. MCP nya juga sama," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dikutip pada Rabu, 18 Juni 2025.
Ia bahkan memuji Pemkot Depok yang telah sebanyak 14 kali meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu menandakan bahwa laporan keuangan suatu entitas menyajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
"Jadi bukan hanya WTP saja yang 14 kali tadi berturut-turut, tapi juga dari nilai-nilai itu bisa memperlihatkan bahwa Depok memang punya jalur yang udah bener, on the track secara sistem, itu kan by sistem ya, secara sistem sudah on the track," jelas Wawan.
"Tapi ingat, sistem sebagus apapun juga, kalau orangnya masih punya niat, nah dicari celahnya kan gitu," sambung dia.
Atas dasar itulah, pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemkot Depok yang senantiasa berkolaborasi dengan KPK dalam mencegah praktik-praktik korupsi.
Di antaranya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas untuk pejabat Pemkot Depok.
"Kan banyak kita tahu juga daerah-daerah atau Kementerian yang sudah WTP, tapi terjadi korupsi juga disitu kan, orangnya berarti yang kita perbaiki," ujarnya usai membuka pelatihan itu di kawasan Puncak, Bogor, kemarin.
Wawan menerangkan, kegiatan ini adalah dalam rangka bagaimana memperbaiki orangnya, meningkatkan integritas ASN
"Karena sebagaimana kita tahu, beberapa kasus kasus di KPK ada juga banyak yang melibatkan pasangan. Jadi kenapa para pejabatnya melakukan korupsi, ternyata selain dorongan dari pasangan, tapi melibatkan pasangan juga," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Wawan, KPK punya program bimbingan teknis keluarga berintegritas.