Edisi.co.id, Jakarta, – Forum Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Gas, sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, pada Rabu (18/06), menghadirkan para pemangku kebijakan utama di sektor migas, mulai dari regulator hingga pelaku industri strategis dalam sesi plenary pertama yang bertajuk “Harmonizing Energy Regulations”.
Menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan energi sebagai langkah krusial menuju kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sesi ini membahas tantangan dan strategi dalam menciptakan ekosistem gas bumi yang andal dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Diskusi yang melibatkan regulator seperti Ditjen Migas, BPH Migas, LEMIGAS, SKK Migas, serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan beberapa pelaku industri migas lain menyoroti pentingnya peran regulasi yang proaktif dan adaptif terhadap perkembangan industri.
Baca Juga: Kepala BPJPH Tegaskan Label No Pork No Lard Bukan Jaminan Halal
Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, membuka diskusi dengan menegaskan bahwa pemerintah secara aktif mendorong percepatan pemanfaatan gas bumi melalui kebijakan afirmatif, termasuk penguatan Domestic Market Obligation (DMO) dan pembangunan infrastruktur antarpulau.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat pemanfaatan gas melalui kebijakan afirmatif, penguatan DMO, dan pembangunan infrastruktur antarpulau. Kementerian ESDM tengah mengusulkan pembangunan pipa transmisi Dusem/KEK Sei Mangkei-Dumai menggunakan APBN. Ini akan secara signifikan mendorong konektivitas pasokan gas antarwilayah,” jelas Laode.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong koordinasi antara regulator, industri, akademisi dan publik sebagai dasar dalam perumusan kebijakan energi yang inklusif dan tepat guna.
Baca Juga: Netanyahu Puji Trump Usai Serangan ke Fasilitas Nuklir Iran: Ini Titik Balik Sejarah
Komitmen terhadap sistem regulasi yang terbuka dan partisipatif juga ditegaskan oleh Yapit Sapta Putra, Komite BPH Migas. Ia mengungkapkan bahwa pelibatan publik dan pelaku usaha melalui mekanisme public hearing menjadi elemen penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan kebijakan.
“Kami secara aktif mendengarkan aspirasi para pelaku usaha. Hal ini menjadi landasan penting bagi BPH Migas dalam memastikan regulasi yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional.”
Sementara itu, Mustafid Gunawan, Kepala LEMIGAS, menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor yang mencakup aspek teknis dan keekonomian. Menurutnya, integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir sangat diperlukan untuk menjamin kelayakan proyek secara menyeluruh.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada salah satu sisi rantai nilai gas bumi. Diperlukan keselarasan dari hulu, midstream hingga hilir, terutama dalam memastikan transparansi dan kelayakan keekonomian proyek, agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan berkelanjutan.”
Perspektif kolaboratif juga disampaikan oleh Ufo Budiarius Anwar, VP Komersialisasi SKK Migas, yang menyoroti pentingnya kesatuan visi antara sektor hulu dan hilir. Ia menegaskan bahwa masa depan industri gas nasional sangat bergantung pada sinergi antar pelaku industri.