Edisi.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secara resmi telah meluncurkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Kebijakan ini dilakukan demi memenuhi hak belajar anak.
Hadirnya program itu ditandai dengan kesepakatan bersama atau MoU antara Pemkot Depok dengan sebanyak 33 perwakilan yayasan sekolah swasta setingkat SMP di kota tersebut.
"Ada 33 sekolah SMP atau selevel SMP yang kita lakukan penandatanganan untuk kita biayai pembiayaan sekolah ini," kata Wali Kota Depok, Supian Suri saat meresmikan program tersebut pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pihaknya berharap, dengan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis ini dapat menjadi solusi sekaligus jawaban dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hak pendidikan untuk anak.
"Nah yang kedua tentu ini menjawab harapan masyarakat Kota Depok yang ingin sekolah di SMP Negeri, yang memang punya keterbatasan, tetapi harapannya bisa gratis," jelas Supian.
"Sehingga sekolah swasta menjadi salah satu solusi yang kita ambil untuk mengakomodir harapan yang bisa sekolah di negeri," sambungnya. Lebih lanjut Supian mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 ribu per siswa, tiap bulannya.
"Intinya gini, kita gak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki," terangnya.
"Nah kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih Rp250 ribu per bulan, artinya satu tahun untuk Rp3 juta per murid. Nah ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat tentang pembiayaan ini," timpalnya lagi.
Menurut Supian, di beberapa sekolah angka ini cukup untuk kegiatan atau operasional buat anak-anak Depok.
"Sehingga tidak ada lagi biaya-biaya lain-lain di luar apa yang sudah kita alokasikan untuk anak-anak dengan kesepakatan ini," tegasnya.
Jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN itu juga mengatakan, pada periode pertama ini, pihaknya menyiapkan anggaran untuk sekira 2.500 anak.
Ia menargetkan, kedepannya tak ada lagi biaya uang bangunan atau iuran pangkal sekolah.
"Artinya anak-anak yang masuk sekolah swasta gratis, tidak ada lagi beban apa-apa, benar-benar semua dibiayai oleh pemerintah dan kita tidak mengizinkan sekolah swasta ini untuk melakukan pemungutan apapun. Di luar itu nggak ada lagi," ujarnya.
Supian mengancam, jika ditemukan masih ada pungutan maka pihaknya akan menyiapkan langkah tegas. "Artinya bila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini pasti akan ada sanksi atau ketentuan yang memang kita evaluasi nantinya," janji dia.
"Prinsipnya buat kami pertama tadi dari sisi mutu kita sudah melakukan MoU dengan Universitas Negeri Jakarta untuk pendampingan terhadap sekolah-sekolah swasta yang kita sepakat atau bersepakat untuk melakukan MoU ini." Sehingga, masih kata Supian Suri, nanti secara kualitas akan lebih terjamin.
"Insya Allah kita akan dapat masukan saran, apakah kedepan juga sarana prasarana yang dibutuhkan atau mungkin hal-hal lain yang mendukung terhadap peningkatan mutu anak-anak kita," tuturnya.