Edisi.co.id, Jakarta - Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Drs. KH. Uus Muhammad Ruhiat, membagikan pengalamannya selama 45 hari menjadi penasihat agama (Mustasyar Diny) dalam Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
“Kemenag melibatkan Mustasyar Diny dalam penyelenggaraan haji 2025 sebagai upaya meningkatkan layanan, khususnya dalam aspek keagamaan, manasik, serta mitigasi terhadap hilangnya orientasi ibadah jemaah. Karena tidak jarang, setelah tiba di Tanah Suci, jemaah kehilangan fokus terhadap esensi ibadah,” ujar Kiai Uus kepada persis.or.id, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, Mustasyar Diny terdiri dari para ulama dan kiai yang melakukan pendampingan intensif melalui kegiatan visitasi dan edukasi (Visduk), yang tersebar di seluruh sektor di Daker Mekah bersama para pembimbing ibadah.
Baca Juga: Serukan Perdamaian atas Konflik Iran-Israel, Ketum PERSIS: Jangan Sampai Jadi Perang Global
Pada musim haji tahun ini, Kemenag menerapkan kebijakan baru dengan bekerja sama menggunakan delapan syarikah (perusahaan layanan haji), berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu syarikah.
Kiai Uus menilai, kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif.
“Dampak positifnya, antar syarikah saling bersaing memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Ini berbeda dari sistem sebelumnya yang cenderung monoton karena hanya satu syarikah yang memonopoli layanan,” jelasnya.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Tegaskan UM-PTKIN 2025 Wujud Investasi SDM Unggul
Namun demikian, ia mengakui ada sejumlah tantangan. “Di sisi lain, Kemenag tampaknya belum sepenuhnya siap dengan implementasi regulasi delapan syarikah. Akibatnya, penyelenggaraan haji 2025 sedikit terganggu di beberapa aspek,” tambahnya.
Meski begitu, PPIH terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan haji.
“Terbukti, PPIH telah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru, termasuk solusi untuk jemaah yang terpisah dari rombongan. Alhamdulillah, berbagai kendala dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Terkait wacana ke depan, Kiai Uus menyebutkan adanya kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Baca Juga: Jadi Mitra Strategis, PBNU Siap Kelola 1.000 Titik Dapur Makan Bergizi Gratis
Ia berharap BP Haji dapat menjalin komunikasi dan konsolidasi erat dengan Kemenag yang telah berpengalaman dalam mengelola haji selama puluhan tahun.
“Kemenag RI itu bisa dikatakan sebagai travel haji terbesar di dunia, karena melayani lebih dari 200 ribu jemaah tiap tahunnya. Kerja sama G-to-G (government to government) dengan Kementerian Haji Saudi Arabia juga menjadi faktor penting,” terangnya.