Edisi.co.id, Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati Presiden RI Prabowo Subianto untuk meminta kejelasan status tanah Blang Padang yang selama ini diyakini sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda dan telah dipasang plang bertuliskan “Hak Pakai TNI AD”.
Surat tersebut dikirim oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui surat bernomor 400.8/7180, tertanggal 17 Juni 2025. Dalam surat itu, Pemprov Aceh menyertakan dokumen sejarah dan bukti peninggalan Kesultanan Aceh serta arsip kolonial Belanda yang menyatakan bahwa tanah Blang Padang dan tanah di Blang Punge telah diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh data dan dokumen kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan.
“Semua ini telah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, biarlah Pemerintah Pusat yang memutuskan bagaimana status tanah ini sebenarnya,” ujar Fadhlullah dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (27/6/2025).
Permintaan ini disampaikan menyusul kekhawatiran masyarakat Aceh atas penguasaan tanah wakaf oleh institusi militer sejak sekitar dua dekade terakhir, terutama setelah bencana tsunami 2004. Pemerintah daerah menilai bahwa penguasaan tersebut dilakukan secara sepihak dan berpotensi menggeser fungsi tanah dari peruntukan awal sebagai wakaf keagamaan.
Dalam surat itu, Pemprov Aceh juga mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi sertifikasi atas tanah wakaf tersebut atas nama nadzir (pengelola wakaf) Masjid Raya Baiturrahman, serta memediasi penyelesaian sengketa lahan antara Pemprov dan pihak TNI AD.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Negara maupun TNI Angkatan Darat terkait respons atas surat tersebut.
Sumber: Akun Facebook Update Nusantara