Edisi.co.id - Ketua Umum DPP Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM), Dr. Amrullah, S.H., M.Hum., M.Si.Par., CHE., QCRO, secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD KNKM DKI Jakarta, dalam acara yang digelar di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Dalam prosesi tersebut, Aan Riyana Saputra, S.H., M.H., ditetapkan sebagai Ketua DPD KNKM DKI Jakarta.
Siaran pers KNMM, Selasa (26/8), menyebutkan pengukuhan tersebut bertepatan dengan acara syukuran 'Madani Law Firm', yang dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat peran masyarakat madani di Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KNKM, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal DPP KNKM, Dr. Andi Muhammad Yasin, S.H., M.Kn., C.L.A., yang dikenal sebagai praktisi hukum dan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ia juga aktif di dunia usaha, industri kreatif, serta berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum KNMM, Dr. Amrullah, menegaskan bahwa KNKM merupakan organisasi lintas iman dan lintas etnis yang terbuka untuk seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan bangsa sangat kompleks. Karena itu, KNMM harus menjadi ruang bersama untuk memperkuat masyarakat madani. Kita harus toleran, bersatu, dan berkontribusi bagi Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga: Bank Indonesia Turunkan BI Rate ke Level 5 Persen, Jaga Inflasi dan Stabilitas Rupiah
Visi dan Misi KNMM
Lebih lanjut, Amrullah menjelaskan bahwa visi KNKM adalah menjadi wadah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan berdaya saing tinggi, dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta menjunjung tinggi akhlak mulia.
Untuk mencapai visi tersebut, KNMM menetapkan lima misi strategis.
"Pertama, memperkuat nilai kebangsaan dan toleransi, dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman," ujar Amrullah.
"Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan lingkungan berkelanjutan," sambungnya.
Ketiga, lanjutnya, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Keempat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mendukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kelima, membangun masyarakat sipil yang kuat melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, serta mengembangkan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.