Keberatannya juga bukan tanpa alasan, melainkan biaya yang membengkak pada penggunaan token listrik akan hinggap dan menjadi ancaman bagi usahanya. Seperti yang disampaikan Ilham, saat ini dirinya menghabiskan sebanyak tiga tabung gas LPG 3kilogram untuk kebutuhan dagangannya. Sekitar Rp60 ribu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Satu gas 3kilo itu kan 20 ribu, sehari kami habiskan 3 tabung. Berarti untuk kebutuhan gas sebesar 60 ribu,” ungkapnya.
Menurut Ilham, jika kebijakan tersebut menjadi final, tentunya kebutuhan pengeluaran usahanya akan bertambah dari segi listrik. Karena adanya peningkatan daya listrik untuk memberi suplai pada kompor listrik tersebut. Saat ini, dibeberkannya, kebutuhan listrik di lokasi usahanya mencapai Rp100 ribu perhari. Bila ditambah dengan penggunaan kompor listrik, tentu wajib hukumnya untuk menaikan daya suplay listrik. “Saya pakai token listrik, setiap hari habis 100 ribu. Kalau ditambah kompor listrik pasti akan lebih mahal bisa 60 ribu lebih dari kebutuhan gas LPG saya setiap hari,” katanya.
Tentunya, sesuai dengan hitungannya, Ilham menolak dengan kebijaka peralihan gas elpiji menuju kompor listrik karena dapat dipastikan cost biaya yang akan membengkak. Dirinya juga meminta kepastian terkait kompor listrik bagi pengusaha maupun pedagang, apa harus membeli atau mendapat suplai dari pemerintah. Jika mendapat suplai, tentu akan banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa dapat kompor listri dari pemerintah.
Senada, Pedagang Mi Ayam dan Bakso di samping RS hermina Kota Depok, Anwar Syahada menegaskan, kebijakan tersebut sangat tidak bisa dilakukan karena seluruh pedagang maupun pengusaha akan beradaptasi ulang. “Tidak bisa lah. Kita harus beradapatasi lagi bang,” tegasnya.
Bukan perkara soal adapatasi, tentu kebijakan itu akan membuat ribet perputaran pemasukan dan pengeluaran pedagang harus dihitung ulang. Bahkan dipastikannya tidak akan berjalan secara efesien. “Ribet nanti dagangnya, nggak akan efektif soalnya bakal ribet,” ungkap Anwar.
Sebab menurutnya, segala sesuatu yang harus menggunakan listrik akan membuat hal menjadi tidak efesien, sehingga semua harus bisa terbagi dengan baik, baik penggunaan gas maupun listrik.
Dilokasi terpisah, Ketua Hiswana Migas Kota Depok, Ahmad Badri menuturkan, terkait kebijakan tersebut, bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan jauh lebih dalam soal kebijakan itu. Menghingat belum menerima informasi yang secara detail. “Kami belum bisa mengometari bang, karena belum menerima secara detail soal kebijakan itu,” tuturnya ketika diwawancarai.
Hiswanan Migas sifatnya hanya organisasi yang berprofesi menjadi mitra pertamina. Namun, ketika ditanya apakah akan menjadi kerugian bagi pihaknya akibat penggunaan akan secara drastis menurun, buntut dari penggunaan kompor listrik. Sayangnya, Hiswana Migas tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Badri memastikan, saat ini penggunaan gas LPG khusus 3 kilogram di Kota Depok sebabnya 1,6 juta, baik meliputi RT (masyarakat) usaha mikro sekitar 1,6 juta. “Saat ini yang terserap oleh RT dan usaha mikro kurng lebih berkisar Rp1,6 juta tabung,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan kompor listrik gratis kepada keluarga penerima manfaat (KPM) atau keluarga miskin. Namun, tahun ini pemerintah akan lebih dulu menunggu hasil uji coba yang dilakukan PT PLN (Persero). “Ini kan lagi uji coba dulu, PLN yang uji coba,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di perhelatan IPA Convex, Jakarta,
Mengenai tambahan satu alat miniature circuit breaker (MCB) atau meteran listrik yang khusus untuk kompor listrik, Arifin bilang, hal itu juga masih diuji coba. Ia berjanji akan menganalisis hasil uji coba yang dilakukan oleh PLN. Oleh karena itu, Arifin belum menjawab secara teknis terkait pemberian kompor listrik tersebut. “Nanti dilihat dari uji coba, nanti dianalisis hasilnya,” kata dia.
Pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun ini. Setiap rumah tangga itu akan mendapatkan paket kompor listrik senilai Rp2 juta. Pemberian kompor listrik tersebut bertujuan mengalihkan penggunaan kompor konvensional yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar.