• Selasa, 30 November 2021

Yusril : Ucapan Menag Bikin Gaduh Saja, Tidak ada Manfaatnya bagi Kemaslahatan Umat Islam dari Ormas Manapun

- Senin, 25 Oktober 2021 | 21:28 WIB
Prof Yusril Ihza Mahendra/tangkap layar video
Prof Yusril Ihza Mahendra/tangkap layar video

Edisi.co.id - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan kontroversi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Yusril, ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas tentang Kemeng bukan "hadiah" kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas manapun juga.

"Kalau kita gunakan istilah zaman Orde Baru dulu, ucapan Menag itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama. Padahal salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama," jelas Yusril dalam Twiitnya diakun Twitter pribadi, Senin (25/10/2021).

Yusril menambahkan, sagi saya yang mempelajari hukum tatanegara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah "hadiah" dari siapapun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama.

Baca Juga: Cek Syarat Terbaru Naik Kereta Api, Tes Rapit Antigen Rp45 Ribu dan Anak 12 Tahun Boleh Naik

"Pancasila adalah jalan tengah antara negara "berdasarkan Islam" dgn negara sekular yang "memisahkan urusan keagamaan dgn urusan kenegaraan" seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI," tulis Yusril.

Di negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara spt Malaysia, Raja (Yang Dipertuan Agung) adalah Ketua Agama Islam. Semua urusan keagamaan Islam ditangani langsung oleh negara.

Sebaliknya di negara yang secara resmi menyatakan dirinya negara sekuler seperti Philipina, negara samasekali tidak terlibat menangani urusan agama. UUD Philipina tegas menyatakan "separation of church and state". Negara dilarang mengalokasikan anggaran untuk agama apapun.

"Di negara kita, meskipun mayoritas Muslim, Islam tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti di Malaysia. Tetapi kita bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dari negara seperti Philipina. Negara bersikap pro-aktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama," tambahnya.

Halaman:

Editor: Ilham Dharmawan

Sumber: Twitter @yusrilihzamehendra

Tags

Terkini

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta Menyetujui APBD Tahun 2022

Selasa, 30 November 2021 | 00:32 WIB

Manfaat Fitur Telegram untuk Kegiatan Belajar Mengajar

Senin, 29 November 2021 | 22:13 WIB

Majalah Gontor Kunjungi Primago Islamic School Depok

Senin, 29 November 2021 | 21:07 WIB

Lagi, Erick Tohir Kembali Sidak Toilet SPBU Pertamina

Senin, 29 November 2021 | 20:37 WIB

TPK Kelurahan Cibinong Siap Atasi Stunting

Senin, 29 November 2021 | 13:04 WIB

TM. Yusuf Syahputra Terpilih Sebagai Ketua IKM Depok

Senin, 29 November 2021 | 12:54 WIB

BKKBN Berikan Pembekalan Pada TKP Kelurahan Ciriung

Senin, 29 November 2021 | 12:47 WIB

Lembutnya Puding Coklat Roti tawar

Senin, 29 November 2021 | 11:39 WIB
X