Edisi.co.id - Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam gelombang aksi unjuk rasa terkait upaya pemekaran Provinsi Papua.
Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait menyatakan, dirinya menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan aparat terhadap para peserta unjuk rasa yg menolak pemekaran provinsi/DOB, khususnya yang terjadi di Jayapura dan Yahukimo.
“Seluruh demo menolak DOB berlangsung damai dan tanpa membawa senjata. Jadi seharusnya aparat tidak bertindak terlalu represif. Di sisi lain, pemerintah pusat harus segera merespons dengan penundaan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB,” tegas Yoel dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 Maret 2022.
Baca Juga: Gempabumi Guncang Sukabumi Hingga Sampai Terasa ke Jakarta
"Bahkan aparat mendapat apresiasi dalam penanganan unjuk rasa tolak DOB yg berlangsung di Wamena dan Nabire," pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui anggota Polres Yahukimo, terpaksa harus mengambil tindakan tegas terukur terhadap pendemo karena melakukan aksi anarkis dengan membakar ruko yang ada di dekat kantor Kominfo di Dekai.
Akibatnya ada sejumlah orang yang menjadi korban termasuk dua orang meninggal, dua orang mengalami luka tembak dan seorang polisi terluka.
"Dua warga dilaporkan meninggal yakni Yakob Dell (30 th) dan Erson Weibsa (20 th), dua orang yang mengalami luka tembak yaitu Itos Itlay dan Lucky Kobak serta seorang anggota Polres Yahukimo dilaporkan terluka yakni Briptu Muhammad Aldi,"kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, Selasa, 15 Maret 2022.
Baca Juga: Kisah Mantan Tentara Amerika Ucapkan Dua Kalimat Syahadat di Belakang Truk Militer
Dari informasi yang berhasil dihimpun, aksi demo menolak pemekaran yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT dan dipusatkan di halaman kantor Kominfo Kabupaten Yahukimo di Dekai.
dilaporkan, aksi demo sebelumnya berlangsung aman, tiba-tiba para pendemo melakukan aksi pengrusakan dan membakar ruko yang ada di sekitar kantor Kominfo Yahukimo sehingga anggota melakukan tindakan tegas.
"Aparat keamanan harus mengambil tindakan tegas guna menyelamatkan masyarakat lainnya termasuk yang berada di ruko yang di bakar, apalagi aksi pembakaran yang dilakukan tersebar di beberapa lokasi, "ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, jangan sampai karena keterlambatan pemerintah dalam bersikap, korban dari kalangan masyarakat terus berjatuhan.
Baca Juga: Tersangka Teroris yang Ditangkap di Tangerang Seorang PNS
Artikel Terkait
Dukung Peningkatan Ekonomi di Papua, Kemenhub Lakukan Pendampingan Teknis Program Tol Laut
KONI Kota Depok Lepas Atlet yang Akan Berlaga di PON Papua
Amnesty Internasional Indonesia Desak Pemerintah Usut Tuntas Kematian Nakes di Kiwirok Papua
Atlet Kabupaten Bekasi Sumbang 90 Medali PON Ke-20 Papua untuk Jawa Barat
17 Atlet Depok Yang Berlaga di PON XX Papua terima Apresiasi dari Pemkot Depok
Komnas Akan Segera Kaji UU No. 2/2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua