Disindir Tidak Berprestasi, Wali Kota Depok Sebut Sekjen PDI Perjuangan Asbun

edisi.co.id - Wali Kota Depok, Mohammad Idris membalas sindiran Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mencibir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik mengurus Kota Depok ketimbang mengkritik kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Sabtu (17/9).

Terkait cibiran tersebut, Idris pun langsung meresponnya.

“Saya ingatkan kepada seluruh politisi apalagi pejabat tinggi negara di berbagai instansi pemerintahan, masa pasca pandemi rakyat kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, maka sebaiknya masing-masing dari kita menjaga hati, jaga lisan. Hati-hati berstatmen, lakukan tindakan yang mencerahkan, jangan bertindak membuat suasana gaduh,” ujar Idris, Minggu (18/09).

Baca Juga: Berkat Saran Ivan Gunawan Abiel Atan Sukses Turunkan 35 Kg Berat Badan

Dikatakan Idris, sejak 2006 kader PKS menjadi kepala daerah pembangunan di Depok mengalami kemajuan, baik dari sisi pengelolaan keuangan, program-program pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

“Alhamdulillah terus mengalami kemajuan sampai saat ini. Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak yang telah menorehkan karya-karyanya untuk Depok. Apalagi statmennya salah Pak Hasto sudah berpuluh tahun, padahal sampai saat ini pemerintahan yang dipimpin kader PKS baru 18 tahun (2006-2022),” jelasnya.

Pernyataan Hasto tersebut dinilai Idris juga melukai para Anggota DPRD Depok yang sudah banyak membantu kemajuan Depok dengan anggaran aspirasi (pokir) dari Pemkot untuk setiap anggota tidak kurang dari Rp 3 miliar.

Kalau dinilai gagal, sambung Idris, maka hendaknya mereka harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran aspirasi dan pokir yang dialokasikan pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.

“Makanya, jangan asal bunyi atau asbun, bicaralah secara rasional tidak emosional, dengan etika bukan dengan prasangka,” tegas Idris.

Baca Juga: Sambut Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022, BKKBN Gelar Rakornas

Dikatakan Idris, kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah, kemudian ada partai politik yang mempunyai pandangan berbeda serta mengkritik pemerintah, bagi dirinya itu biasa.
Bahkan masyarakat mendemo Pemkot Depok, padahal yang menaikkan harga BBM adalah pemerintah pusat.

“Namun bagi masyarakat bahwa Pemkot Depok adalah bagian dari pemerintah, bukan dari partai politik,” ungkapnya.

Menurutnya, pendemo pun diterima dengan baik oleh Pemkot Depok, pihaknya sampaikan kebijakan pemerintah diambil dengan berbagai pertimbangan.

“Tentunya, kami Pemkot mematuhi dan bahkan mengamankan kebijakan tersebut. Serta menggantikan giat sosial kepada masyarakat sesuai arahan dan instruksi pemerintah melalui kementerian terkait. Bahkan, Pemkot mengambil langkah pasca kebijakan BBM yang bernuansa kepedulian sesama,” paparnya.