IKN Dipindah Ketua DPRD DKI Berharap Wali Kota atau Bupati Tetap Ada

- Rabu, 30 November 2022 | 08:20 WIB

Edisi.co.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa mengatakan akan menghapus jabatan Walikota dan Bupati setelah DKI Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN). Terkait itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi atau Pras mengungkapkan jabatan Walikota dan Bupati harus tetap ada di Jakarta.
"Kalau menurut saya sih, walikota, bupati tetap masih ada," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

Meski begitu, Pras mengatakan kepastian penghapusan jabatan walikota dan bupati di DKI Jakarta setelah DPR merumuskan UU soal Jakarta usai IKN dipindahkan. Dia menyebut meski Bappenas dan Pemprov DKI telah membentuk tim, namun pihaknya akan menunggu rumusan UU nya.

"Pasti bakal dikirim ke kita karena kita kan perpindahan. Karena keputusannya, apakah keputusan itu nanti dapet ada wali kota atau bupati atau tidaknya kan nanti kita lihat," sambungnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa terkait nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi IKN. Salah satu yang dibahas adalah mengenai sistem pemerintahan di Jakarta nantinya.

Baca Juga: Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMP PCI Salurkan Langsung Bantuan Untuk korban Bencana Gempa Cianjur

Suharso mengatakan rencananya Jakarta nantinya tetap dikepalai oleh gubernur. Namun tidak akan ada lagi wali kota atau bupati di Jakarta.

"Presiden juga memberi petunjuk pada kami sistem pemerintahan ke depan. Jadi sistem pemerintahan ke depan itu juga harus dipikirkan untuk Jakarta. Jadi sistem pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso melalui kanal YouTube Pemprov DKI, Kamis (24/11).

Selain itu, pemerintah pusat ingin agar Jakarta ke depannya memiliki struktur organisasi yang lebih lincah dan menjadi panutan pemerintah daerah lainnya. Maka, lanjut Suharso, birokrasi di Jakarta menjadi lebih efektif.

(ket)

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

IPeKB Jawa Barat Gelar Rakerda 2023

Kamis, 26 Januari 2023 | 21:49 WIB

Tak Mempan Bujuk Rayu Parpol Gaet Kaesang

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:54 WIB

Dishub dan Satlantas Depok Tutup Lima U-Turn GDC

Rabu, 25 Januari 2023 | 20:20 WIB

BKD Depok Targetkan PBB-P2 Sebesar 385 Miliar

Rabu, 25 Januari 2023 | 20:16 WIB

Loksem JP 44 di Pegangsaan Selesai Direvitalisasi

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:03 WIB
X