Kemenhub Studi Banding Ke Dinas Kominfotik DKI

Edisi.co.id - Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta di Balai Kota.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hartanto mengatakan, studi banding ini bertujuan untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik. Pihaknya mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang berhasil turut-berturut mendapatkan prestasi kehumasan nasional.

Baca Juga: Murid TK di Jaksel Disosialisasikan Bahaya Kebakaran

"Potensi kehumasan Pemprov DKI Jakarta patut kita apresiasi karena menjadi juara umum. Maka itu, kami ingin menggali dan belajar dari humas Pemprov DKI," katanya, Senin (30/1).

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi pembanding bagi humas Kemenhub. Di antaranya cara manajemen informasi, mengoperasikan kehumasan serta tata struktur organisasi dan perekrutan tenaga profesional.

"Kami akan mengikuti jejak Pemprov DKI dalam menjalankan kehumasan. Semua pertanyaan kami terjawab. Ke depannya akan kami adakan diskusi kembali," ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Jakpus Verifikasi Proklim di Harapan Mulya

Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Nuruning Septarida merasa bangga, kehumasan Pemprov DKI dilirik Kemenhub. Sebelumnya Pemprov DKI juga mendapat predikat juara umum di Anugerah Media Humas (AMH) 2022 yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.

"Mereka melihat di 2022 kita memperoleh juara umum. Sehingga mereka ingin belajar dan mempraktekan bagaimana mengelola komunikasi publik yang tepat dan baik," tuturnya.

Nuruning menambahkan, kunjungan ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kehumasan Pemprov DKI agar terus berinovasi dan mempertahankan prestasi yang selama ini telah diperoleh.

Baca Juga: Pasukan Biru Ciracas Kuras Saluran di Jl TB Simatupang

"Hasil kerja keras kita mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah pusat. Padahal kita hanya tingkat pemerintah daerah," tandasnya.***