Edisi.co.id - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai naskah RUU Omnibus Law sebagai naskah RUU terburuk sepanjang sejarah.
Sebab, saat ini yang terjadi adalah investasi sudah masuk tetapi tidak memberikan dampak peningkatan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas. Ia menilai dalam klaster ketenagakerjaan di draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, terlihat pasal-pasal ini justru memperburuk kualitas tenaga kerja.
"Saya ingin katakan (RUU Omnibus Law-red) justru memperburuk kualitas tenaga kerja dan ini naskah RUU terburuk sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Karena dikerjakannya dengan Bandung Bondowoso, saya kasihan tenaga ahli di belakangnya. Dipaksa dan dalam paksaan begitu cepatnya dan tekanan luar biasa dari pemilik modal, hasilnya pasti abal-abal," ujar dia di Expert Group Discussion bertajuk "Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja: Untuk Siapa?" di Aula DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).
Bhima menjelaskan kondisi saat ini, investasi asing tidak turun tapi justru konsisten mengalami kenaikan.
"Yang menjadi permasalahan ternyata bukan nominal investasinya, yang menjadi permasalahan pokok adalah investasi sudah kita tarik sebanyak-banyaknya walaupun masih ada ratusan triliun yang masih mangkrak, dari dulu begitu," kata Bhima
Problemnya adalah, lanjut dia, investasi yang masuk di Indonesia naik secara tahunan tapi kualitasnya nol besar.
"Kita bicara bukan nominal investasi melainkan kualitas dari investasi. Dilihat dari mana? Dilihat dari tenaga kerja yang diciptakan, dari investasi yang masuk itu justru mengalami penurunan. Jadi semakin Pak Jokowi semakin senang menarik investasi baru masuk, semakin turun serapan tenaga kerja yang diciptakan. Artinya masalah kualitas ini apakah bisa dengan cluster ketanagakerjaan itu omnibus law menjadi solusi atas menurunnya kualitas dari investasi," ungkap dia.
Jadi, kata dia, diagnosa Jokowi dan tim bidang ekonominya salah fatal. Investasi masuk tapi kualitasnya meturun. "Kualitas tenaga kerjanya menjadi permasalahan utama, bukan nominalnya," papar dia.(Hlh)
