Edisi.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Agama telah membatalkan keberangkatan jamaah haji 2020. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu segera diklarifikasi pemerintah terkait pembatalan haji tahun ini.

Adapun yang pertama, apakah memang Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah, menutup kehadiran kaum Muslimin untuk berhaji di Tanah Suci, sebagaimana tidak diizinkannya ibadah umrah belakangan ini?

“Kalau Saudi membuka, paling tidak untuk sebagian jamaah, bukan semua kuota. Sayang sekali peluang ibadah Umat Muslim Indonesia yang sudah sangat rindu Baitullah jadi terhalang,” kata Muhammad Nuh, demikian dikutip dari sumutpos.co, Jumat (5/6/2020).

Padahal, jika berangkat sebagian saja, maka akan terkurangi antrean panjang jamaah haji asal Indonesia. Namun yang tidak diinginkan adalah, alasan ditiadakannya pemberangkatan jamaah haji tahun ini karena alasan persiapan yang terbatas. “Kita percaya tenaga tim haji kita profesional dan dapat kerja cepat, insya Allah,” ucap mantan anggota DPRD Sumut dari PKS ini.

Selain itu, kalau dikhawatirkan masih mewabahnya Covid-19, tentu Pemerintah Arab Saudi sudah mengantisipasinya. Apalagi jamaah yang berangkat bukan kalangan yang tidak rentan tertular Covid 19. “Ada kekhawatiran, masyarakat yang semakin cerdas akan mempertanyakan alasan yang sesungguhnya dari kebijakan ini,” tegasnya.

Lalu pertanyaan yang paling banyak terlintas di benak publik, yakni masalah dana haji. Sudah jamak diketahui bahwa dana jamaah haji itu mengendap bertahun-tahun. Nuh berharap, dana itu tidak digunakan untuk keperluan lainnya.

Foto: Henry Lukmanul Hakim- Edisi.co.id