Edisi.co.id - Untuk kesekian kalinya ruang hidup petani telah dirampas, petani tidak mendapatkan perlindungan dari Negara. Kami para petani dari Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) akan melakukan aksi jalan kaki dari Medan, Sumatera Utara menuju Istana Negara di Jakarta untuk mencari keadilan.
Aksi jalan kaki ini dilakukan pasalnya pada areal lahan dan tempat tinggal yang telah kami kelola dan tempati sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah bernama PTPN II. Padahal kami telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Sampai hari ini sebanyak 170 orang pejalan kaki mewakil lebih dari 2000 Kepala Keluarga (KK) di Deli Serdang Medan Sumatera Utara sudah berjalan kaki selama 44 hari dari dari kampung kami menuju istana Negara di Jakarta, tujuannya menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengadukan nasib kami, hal ini diungkapkan kordinator aksi jalan kaki Widi Wahyudi kepada edisi.co.id disela-sela istirahatnya dibilangan Kalideres Jakarta Barat, Jumat (7/8/2020).
Lebih lanjut Widi menjelaskan, disaat pandemic Covid-19 kami tidak boleh keluar rumah, kami tidak boleh berkumpul, tetapi justru tanah-tanah kami dirampas dan menghancurkan lumbung pangan kami, bahkan tanah kami yang sudah bersertifikat pun ikut dihancurkan oleh koorperasi plat merah yaitu PTPN II.
“Maka dengan ini kami melakukan aksi jalan kaki ini dengan menepuh jarak 1.812 KM sebagai bentuk perlawanan kami terhadap penindasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap kaum tani, selain itu teman kami yang ditangkap oleh Polrestabes Medan sampai saat ini belum dibebaskan,” lanjut Widi.
Maka kami ingin mengadukan hal ini kepada Presiden RI Joko Widodo nantinya di istana Negara supaya negara serius dan hadir dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Deli serdang Sumatera Utara.
Kemudian kata Widi, kami menuntut kepada Presiden RI supaya merestribusikan tanah kepada rakyat beserta sertifikat sesuai Nawa Cita yang Presiden RI canangkan Tanah Bersertikat untuk Rakyat Demi Keberlangsungan Hidup Anak Cucu.
Pada 25 Juni 2020. Sebelum berangkat, para petani dicek kesehatannya karena saat ini dalam kondisi Covid-19.
“Alhamdulillah sampai hari ke 44 ini 170 orang aksi jalan kaki dalam keadaan sehat, kami juga mengucapkan banyak terima kasi atas bantuan masyarakat yang peduli kepada kami selama kami dalam perjalanan menuju Istana Negara Jakarta. Semoga satu hari lagi kami sudah sampai di Istana Negara,” pungkas Widi.
Adapun tuntutan yang akan kami sampaikan kepada Presiden Jokowi adalah :
1. Negara harus hadir dan serius dalam penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia khususnya konflik antara petani Simalingkar A dan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN II;
2. Berikan Tanah Untuk Rakyat dengan melakukan redistribusi tanah sesuai Nawacita Presiden Jokowi untuk Reforma Agraria berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan mencapai kedaulatan pangan;
3. Hentikan penggusuran terhadap areal pertanian dan pemukiman petani di Desa Simalingkar A dan Sei Mencirim;
4. Hentikan kriminalisasi terhadap petani serta bebaskan Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo dan Japetta Purba;
5. Hentikan konspirasi jahat oknum penegak hukum dengan korporasi (PTPN II).
6. Berantas Mafia Hukum.
“Baik Buruknya Penghidupan Rakyat Bergantung Pada Situasi Hak Milik Tanah”
-Moh. Hatta-
Reporter: Henry Lukmanul Hakim
