Oleh Meridian Ramadir Master City Planning Lulusan Boston University
Edisi.co.id - Jakarta, Seperti yang kita alami dan pahami, bulan Januari, Februari dan Maret merupakan Musim penghujan dimana Curah Hujan di Iklim Tropis khusus nya di Indonesia akan sangat Tinggi, apakah pemerintah DKI sudah mengantisipasi agar tidak terulang lagi kejadian tahun lalu? Mengingat dataran Kota Jakarta di bawah Permukaan Laut.
Sudahkah Pemprov DKI benar benar memahami dan mengantisipasi masalah kotanya?
Menurut Meridian Ramadir Ahli Tata Kota yang lulusan Boston University Amerika serikat jurusan City planning yang juga merupakan Dosen Luar biasa di Universitas Trisakti jurusan Perencanaan Wilayah, jangan sampai dengan keadaan Pandemi yang tidak menentu ini menjadi lebih ruwet lagi dengan datangnya musibah banjir di DKI, sehingga roda perekonomian semakin parah.
Ditambahkan oleh Meridian, permasalahan Banjir di DKI jakarta terdiri dari dua jenis, yang pertama, Banjir Kiriman
Banjir kiriman terjadi apabila di hulu ada hujan besar, lalu air mengalir ke hilir. Idealnya Kawasan Hulu merupakan kawasan serapan semakin banyak yang terserap berarti makin dikit yang ngalir di permukaan, harusnya kawasan hulu adalah kawasan dengan efektivitas penyerapan yang sangat tinggi. Kawasan Hulu Jakarta merupakan Wilayah Jawa barat (Bogor)
Yang Kedua adalah Banjir Lokal. Ini yang sebenernya jadi masalah Jakarta. 70% banjir Jakarta adalah banjir lokal. Mengapa bisa terjadi banjir lokal?
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama antara lain tingginya curah hujan, buruknya sistem drainase atau comberan yang ada, menyebabkan air tidak mengalir dengan baik .
Curah hujan tinggi jadi salah satu pemicu utama. Pada saat Ini Jakarta memiliki curah hujan yang tinggi.
Menurut saya, PEMPROV DKI memiliki tanggung jawab yang besar.
APBD dan kebijakan Pemprov harus diarahkan betul pemeliharaan dan perbaikan sistem Drainase yang ada di kota Jakarta. Seperti operasi dan pemeliharaan comberan, drainase dan kali atau sungai.
Antisipasi lain adalah, Sampah dan sedimen Dilakukan pengerukan rutin.
-
Ada beberapa yang bisa dijadikan pencegah banjir tetapi tidak signifikan, tetapi setidaknya membantu, contohnya:
Sistem POMPA Banjir di banyak lokasi di Jakarta kemarin disinyalir karena pompa tidak siap.
Pemprov DKI Harus paham betul bahwa pompa memegang peranan yang sangat penting pada banyak titik genangan di Jakarta. Hal ini bisa setidaknya mencegah beberapa genangan di beberapa titik di jakarta.
Selain Curah Hujan yang Tinggi, ada penyebab lainnya yg engga kalah besar yaitu ekstraksi air tanah besar-besaran. Pengguna air tanah dlm jumlah besar adalah Pelaku Industri, hotel, apartemen. Bagaimana peran mereka mentaati regulasi yang dikeluarkan pemprov hal ini masih tanda tanya besar.
Selain Pompa untuk banjir Lokal, ada yang bisa dilakukan pemprov DKI dlm menangani kasus banjir di Jakarta karena Jakarta merupakan daerah Hilir, hal ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh pemprov DKI tetapi besama sama dengan pemprov jabar dan Banten dan harus di dukung oleh Pemerintah Pusat. Apa saja yang bisa dilakukan? Mungkin kita belum sanggup untuk melaksanakan Mega Proyek yang sering dibicarakan Orang “Water Way Project”.
Normalisasi dan Naturalisasi harus segera dilakukan. Dan mungkin sedang dilakukan tetapi tidak terlihat karena kita kena Musibah Banjir ini.
1. Normalisasi pada dasarnya suatu usaha dimana untuk sungai harus mampu menyimpan air dan meningkatkan kapasitas alirannya. Contoh normalisasi sungai yang sudah atau sedang dilakukan adalah Normalisasi Ciliwung. terlihat sekarang Ciliwung memiliki kemampuan menyimpan air lebih banyak.
2. Naturalisasi, naturalisasi merupakan usaha mengembalikan fungsi sungai ke kondisi alamiahnya. Sebagai Contoh Bantaran Sungai harus di revitalisasi. Singapura sudah melaksanakan hal ini, engga ada salah ya belajar dari tetangga sebelah.
Dari 2 hal di atas mana yang lebih efektif dan fungsional? Keduanya sangat penting dan memiliki fungsi yang terkait.
Normalisasi adalah solusi jangka pendek hingga menengah harus dilakukan di Jakarta. Sedangkan Naturalisasi perlu beberapa syarat dalam pelaksanaannya antara lain,
Sistem IPA dan drainase di tingkat lingkungan permukiman sudah andal, jadi air ngalir ke sungai sudah bagus.
Daerah Bantaran sungai dibebaskan. Apakah warga siap untuk di relokasi? Ini yang menjadi permasalahan, akan ada political issue dalam hal penggusuran.
Keefektifan penyerapan air akan lebih tinggi kalau tanah tidak jenuh dan muka air tanah jauh dari permukaan.
Hal ini berhubungan dengan daerah hulu yang berfungsi sebagai penyerapan misalnya masih sebagai kawasan hutan. Maka daerah tersebut akan sangat efektif menyerap air. Apakah Daerah Hulu (Bogor) masih Hutan sepertinya tidak.
Solusi dalam mengatasi banjir Jakarta harus adaya keterkaitan antara hulu ke hilir. Permasalahan juga harus diperhatikan oleh pemda setempat. Bogor harus dapat kerja mengembalikan fungsi sebagai daerah Hulu yang sebenarnya.
Ada Beberapa infrastruktur yang dapat di jadikan alternatif yang membutuhkan peran penting pemerintah Pusat.
Antara lain :
Coastal Reservoir (Waduk Lepas Pantai), Underground Reservoir (Tampungan Bawah Tanah), Sodetan Ciliwung-BKT, tetapi hal ini tidak mudah karena terkait dengan Biaya, waktu dan lagi-lagi relokasi warga. Selain kerjasama Pemprov DKI jakarta , Jawa barat dan pemerintah Pusat, peran aktif masyarakat dan pengembang swasta sangat diperlukan, utk mewujudkan win-win solution.
