Edisi.co.id - Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengumumkan mundur pada Kamis 20 oktober 2022 berselang 45 hari setelah ia terpilih.
Truss menyisakan sejumlah masalah ekonomi, mulai dari polemik pemangkasan pajak, krisis energi dan pangan, hingga inflasi yang tembus level tertinggi 40 tahun.
Eks Menteri Luar Negeri Inggris itu terpilih menggantikan Boris Johnson yang mundur pada awal Juli lalu. Truss keluar sebagai pemenang dengan 57,4 persen suara dalam pemilihan Partai Konservatif pada Senin (5/9).
10 masalah ekonomi yang ditinggalkan Liz Truss dan membuat kondisi perekonomian Inggris makin parah.
1. Subsidi Energi Rp2.751 T
Truss berencana menggelontorkan subsidi energi 50 miliar poundsterling atau Rp2.571 triliun (kurs Rp17.471 per poundsterling) untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari melonjaknya tagihan energi.
Tagihan naik 27 persen dari level saat ini, tetapi tetap di bawah 3.549 poundsterling yang akan mereka capai mulai Oktober tanpa intervensi pemerintah.
Financial Times melaporkan rencana tersebut bakal mencakup 90 miliar poundsterling untuk mendukung rumah tangga dan 60 miliar poundsterling untuk bisnis.
Itu akan melebihi jumlah subsidi gaji jutaan pekerja yang digelontorkan pemerintah selama pandemi untuk mencegah PHK massal, 80 miliar poundsterling
2. Pemangkasan Pajak
Liz Truss sempat menyatakan akan memangkas pajak sebesar 45 miliar poundsterling atau setara US$48 miliar untuk membuat ekonomi Inggris kembali pulih. Inggris akan menghapus pajak penghasilan tertinggi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan peningkatan pinjaman pemerintah untuk memangkas harga energi bagi jutaan rumah tangga dan bisnis pada musim dingin ini.
3. 115 Ribu Tukang Pos di Inggris Mogok Kerja dan Tuntut Kenaikan Upah
Sebanyak 115 ribu pekerja pos Royal Mail di Inggris menggelar aksi mogok kerja mulai Kamis 13 oktober 2022 karena menuntut kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik di tengah lonjakan biaya hidup.
Serikat Pekerja Komunikasi (CWU) mengatakan para pekerja sedang melawan rencana Royal Mail untuk mengubah syarat dan ketentuan termasuk pengenalan standar kinerja baru dan peningkatan jam kerja untuk staf baru.
4. Ancaman PHK 6 Ribu Karyawan