Edisi.co.id - Selama beberapa waktu terakhir, pemerintah menjadi bulan-bulanan hingga muncul aksi demo karena dianggap tidak pro pada rakyat.
Salah satu demo yang paling ramai adalah RUU TNI yang kemudian telah disahkan menjadi UU TNI beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran rakyat yang memicu aksi demo karena dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi TNI meski pemerintah membantah hal tersebut.
Presiden Prabowo dalam bincang-bincang bersama para pemimpin redaksi media massa nasional di Hambalang, Bogor pada Minggu, 6 April 2025 justru sangsi apakah demo tersebut memiliki niat murni atau ‘bayaran’ pihak tertentu.
“Demo biasa dalam negara sebesar kita, kan kita sepakat berdemokrasi, orang berdemo itu dijamin oleh Undang Undang Dasar, hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya,” kata Prabowo, dikutip dari unggahan video di kanal YouTube Najwa Shihab pada Senin, 7 April 2025.
Meski dijamin UUD 1945, Prabowo menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan jika ada tindak kekerasan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyoroti niat di balik gelombang demo besar beberapa waktu lalu.
“Coba perhatikan secara obyektif, jujur ya, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif dong, ya,” imbuhnya.
Prabowo kemudian menjabarkan beberapa demo yang sempat terjadi, seperti saat efisiensi anggaran hingga demo dana pendidikan yang sempat dirumorkan akan dikurangi.
“Kita bukan anak kecil, kita hormati hak berdemo asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan, nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” tegasnya.
Menurut Prabowo, apabila demo sengaja diciptakan hanya untuk kerusuhan, sama saja melawan kepentingan nasional.***