Wali Kota Jakarta Utara Siap Bersinergi Untuk Pastikan Penduduknya Terproteksi JKN

Edisi.co.id-Dalam rangka memastikan seluruh masyarakat di wilayah Jakarta Utara merupakan peserta aktif dalam Program JKN, BPJS Kesehatan mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan memastikan seluruh masyarakat di Jakarta Utara telah terdaftar aktif menjadi peserta JKN.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Ropik Patriana dalam Forum Komunikasi dengan para pemangku kepentingan yaitu jajaran Walikota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil), Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes), Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota (Sudinakertrans) dan juga Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Utara di Kantor Walikota Jakarta Utara.

“Capaian Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan Agustus 2023 sudah tercatat sebanyak 1.873.064 jiwa penduduk Jakarta Utara yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Akan tetapi status kepesertaannya belum tentu aktif. Dikarenakan saat ini adanya penonaktifan pada peserta PBI, baik itu PBI JK maupun PBI APBD, dan penonaktifan tersebut tidak terinformasi ke peserta. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa kasus penduduk DKI yang mau berobat, tetapi tidak bisa karena kepesertaannya tidak aktif,” ujar Ropik.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jakarta Utara Hadirkan WIBU dan Forjara Untuk Mempermudah Badan Usaha

Untuk itu Ropik mengharapkan Sudinakertrans untuk turut serta menghimbau kepada pekerja yang sudah dinonaktifkan karena sudah tidak bekerja lagi untuk segera mendaftarkan kembali dirinya dan keluarga sebagai peserta JKN. Baik peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun PBI JK/PBPU Pemda DKI Jakarta.

“BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta Utara ini terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN. Kami membuka layanan administrasi kepesertaan melalui Mobile Customer Service (MCS) yang sekarang dengan nama BPJS Keliling di seluruh kelurahan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Lalu ada kegiatan telemarketing serta pemeriksaan terhadap badan usaha untuk memastikan bahwa pekerja telah didaftarkan oleh pemberi kerja, termasuk juga pekerja yang masih terdaftar sebagai peserta dari segmen PBI yang harus dimutasi sebagai tanggungan badan usaha,” ujar Ropik.

BPJS Kesehatan Jakarta Utara telah berkolaborasi dengan Pengawas Sudinakertrans Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap 2.950 badan usaha dalam hal pendaftaran peserta maupun badan usaha yang masih memiliki tunggakan iuran.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Sudin Dukcapil Jakarta Utara dalam pencarian NIK yang diidentifikasi kosong maupun ganda dengan menyandingkan data.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri. Ia menghimbau agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kami harapkan kita saling bersinergi untuk memastikan seluruh penduduk di Jakarta Utara ini adalah peserta aktif JKN. Jika memang ada data terbaru dari Pusdatin Dinsos DKI Jakarta, bisa diusulkan untuk didaftarkan menjadi peserta JKN segmen PBI JK. Kami akan menghimbau juga kepada masing-masing kecamatan, kelurahan dan perangkatnya agar peserta yang memang sudah terdaftar untuk selalu melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan JKNnya,” ujar Andri.

Untuk pengecekan status kepesertaan sendiri, BPJS Kesehatan sudah menyediakan kanal-kanal yang bisa diakses oleh masing-masing peserta. Diantaranya aplikasi Mobile JKN, pelayanan MCS yang sudah dijadwalkan di masing-masing kelurahan, serta bisa melalui kanal online seperti Pandawa, CHIKA dan Care Center 165.

Andri meyakinkan bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara selalu siap bersinergi dan mendukung program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara. Karena sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh masyarakat wilayah Jakarta Utara terproteksi jaminan kesehatannya.***