Akibat Marak Pembangunan Cluster, Polemik Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan masih Berlanjut

IZIN DARI PTSP

Rudi Saputra, Ketua RW 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalan ini adalah akibat dari PSTP memberikan izin.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Rudi, pengembang mengurus izin melalui online kemudian izin diberikan. "Bisa saja pengembang mengelabui PTSP," katanya, Rabu, 13 Maret 2024.

Baca Juga: Bhabinkamtibmas Pulau Harapan Ajak Anak dan Remaja Hindari Kenakalan, Petasan di Bulan Ramadhan

Ia menjelaskan bahwa mungkin saja PTSP memberikan izin karena persyaratann sudah terpenuhi. Namun di lapangan tak seusai gambar untuk mengajukan perizinan. "Ini merusak dan jelas tidak boleh ada cluter di kawasan PBB Setu Babakan," katanya.

Rudi menjelaskan bahwa pembangunan cluster di wilayahnya juga akibat campur tangan anggota DPRD. Misalnya, warga keberatan atas pembangunan cluster itu, tapi anggota DPRD melakukan intervensi sehingga proyek dapat berjalan terus.

Hal itu dapat terjadi karena permohonan izin dari pengembang tidak melalui RT dan RW sehingga langsung ke PTSP secara online. "Jika melalui RT dan RW maka pengawasan dari warga lebih ketat."

Pengajian secara online sudah sesuai dan tentu akan dapat mendapatkan izin, tapi di lapangan harus diawasi oleh Dinas Citata. Namun Kepala Dinas Citata mengatakan hal itu bukan wewenangnya. "Saya hanya 'koki' yang membuat PRK," kata Heru.