Aksi Bangga Kaesang dan Bobby Sebagai Keluarga ‘Mulyono’ Ungkap Fenomena Politik yang Terjadi di Indonesia

"Jangan pernah baper, jangan di bawa ke hati. Hari ini lawan besok bisa kawan. Prinsip utama politik mendapat keuntungan pribadi dan kelompok. Ya, mendapat kekuasaan dengan cara apapun" ungkapnya.

Adi juga menilai, praktik politik yang terjadi kerap brutal dan membabi buta. Menurutnya, fenomena itu semua demi keuntungan politik belaka.

"Berbohong dan ingkar janji perkara biasa. Bahkan, ada yang rela menghabisi partainya sendiri.

Semua demi keuntungan politik," tandasnya. hal senada juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowi yang menyoroti Pilkada dan Pilpres yang kerap dilakukan dengan berbagai cara untuk menarik perhatian publik.

Jokowi menilai, hal itu terkadang membuat publik merasa tersinggung karena perbedaan pilihan politik.

"Meski sudah ada Pemilu Presiden 2014 empat tahun lalu, rasa tidak suka dan benci akibat perbedaan pilihan politik masih terasa hingga sekarang," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 24 Oktober 2018 lalu.

Fenomena ‘konflik’ yang melibatkan Kaesang maupun Bobby di media sosial juga erat kaitannya dengan kemunculan oligarki modern di Indonesia.

Kemunculan Oligarki Modern

Aristoteles menjelaskan, oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai wujud dari pemerintahan yang buruk.

Munculnya oligarki modern di Indonesia, terjadi selama perluasan kapitalisme pasar di bawah pemerintah otoriter Soeharto pada periode 1966-1998.

Pada masa pemerintahan Soeharto, membuka jalan bagi aliansi birokrat kuat dan bisnis besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.

Salah satu hal dari kemunculan oligarki yang disorot aktivis dan akademisi di Indonesia, karena dinilai telah dinilai melemahkan perlawan Indonesia terhadap korupsi.

Oleh sebab itu, kehadiran reformasi dirancang untuk memerangi korupsi di Indonesia, dengan mengangkat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena janjinya memerangi korupsi dan suap.

Terkini, orde reformasi menghasilkan pembentukan lembaga yang diharapkan mampu membebaskan Indonesia dari korupsi.

Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk mengusut korupsi di Indonesia dan Ombudsman yang bertindak sebagai 'polisi' pejabat negara.