Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Program Periksa Kesehatan Gratis: Nggak Perlu Kasih Anggaran

Salah satu program yang terancam akibat pemangkasan anggaran adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan.

Kemenkes menargetkan 280 juta orang untuk program cek kesehatan gratis ini, namun anggaran yang tersedia hanya mencakup 200 juta sasaran.

"Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” jelas Budi.

Meski demikian, Budi mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini masih dapat disesuaikan berdasarkan tingkat minat masyarakat.

“Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Inpres 1/2025 dan Implikasi Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkes tidak terlepas dari Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.

Dalam Inpres ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang mencakup anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Sebagai bagian dari langkah ini, Kemenkes mengalokasikan anggaran Rp4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.

Anggaran ini berasal dari APBN dan APBD, dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.

Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran, program ini pun harus mengalami penyesuaian agar lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.

Penyesuaian Anggaran untuk Layanan Kesehatan yang Tepat Sasaran

Pemangkasan anggaran yang diterapkan pada Kemenkes menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.