Polri Beri Respon Usulan Kementrian HAM Menghapus SKCK Ungkap Permintaan Pembuatan Datang dari Masyarakat

Edisi.co.id - Persoalan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) beberapa waktu terakhir sedang hangat jadi perbincangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sempat memberikan usulan tentang penghapusan SKCK yang diterbitkan oleh Polri.

Usulan ini terkait dengan keluhan mantan napi yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminal dalam SKCK.

Baca Juga: PKK Jabar Gelar Baksos di Panti Lansia dan Panti Anak

Karena itu, adanya SKCK dianggap telah menghalangi hak asasi yang dimiliki warga negara.

Menanggapi usulan dari Kementerian HAM tersebut, pihak kepolisian pun telah buka suara.

Polri mengatakan kalau usulan tersebut adalah bagian dari masukan untuk kepolisian.

“Tentu apabila itu masukan secara konstruktif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Bareskrim Polri pada Senin, 24 Maret 2025.

Trunoyudo menjelaskan jika penerbitan SKCK berasal dari permintaan yang datangnya dari masyarakat.

Paling sering, permintaan SKCK datang dari masyarakat yang ingin memenuhi persyaratan kerja.

“Itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” imbuhnya.

Menurut Trunoyudo, ada manfaat keamanan yang diberikan dari penerbitan SKCK ini.

“Manfaatnya ini juga dalam rangka meningkatkan keamanan dan tentu juga dalam pelayanan,” ucapnya.

“Kemudian juga memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu dalam pengawasan dan pengendalian keamanan,” tambahnya.

Ia kemudian memberikan tanggapan tentang SKCK yang justru jadi hambatan saat mencari kerja.