Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan pemerintah AS dan mitra dagang lainnya.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," tambahnya.
Selain negosiasi bilateral, Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk mencari solusi regional menghadapi dampak tarif AS terhadap seluruh negara ASEAN.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan kabinetnya untuk segera melakukan deregulasi dan penyederhanaan aturan guna meningkatkan daya saing produk ekspor nasional.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menarik lebih banyak investasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Tarif baru AS ini akan resmi diberlakukan mulai 9 April 2025.
Dengan waktu yang semakin dekat, Indonesia harus segera mencari solusi agar tidak kehilangan daya saing di pasar global.
Artikel Terkait
Fakta Baru Pembunuhan Juwita Jurnalis Asal Banjarbaru Terungkap, Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Oleh Tersangka karena Temuan Ini
Lebaran Sudah Usai Tapi THR Eks Pekerja Sritex Belum Kunjung Dibayar, Bagaimana Kondisinya?
Keluarga Vadel Badjideh Resmi Cabut Kuasa Razman Arif Nasution: Malah Sibuk Memperkeruh Suasana
Gratis, PPG PAI Kemenag Dibiayai APBD dan APBN
Timnas U17 Taklukkan Korsel di Piala Asia. Erick Thohir: Ini Hasil kerja Keras Tim