Utang Petani Dihapus, Ketum DPN HKTI Sebut Prabowo Patahkan Masalah 25 Tahun

Edisi.co.id — Presiden Prabowo Subianto menghapus utang petani yang telah membelenggu selama 25 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan cepat dan menyasar akar persoalan klasik yang lama menghambat produktivitas pertanian.

“Dalam tempo kurang dari 30 hari, Presiden menyelesaikan masalah utang yang sudah menghambat produktivitas petani. Akses permodalan kini terbuka kembali. Padahal masalah utang ini sudah membelenggu petani selama 25 tahun,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 April.

Memasuki usia ke-52, HKTI menilai serangkaian kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani. Salah satunya, kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram sejak awal 2025, yang dinilai langsung berdampak pada pendapatan petani. Kenaikan ini turut mendorong nilai tukar petani (NTP) mencapai 123,72 pada Maret.

“Peningkatan kesejahteraan petani salah satunya disebabkan oleh HPP gabah yang sebelumnya rendah dan lama tak disesuaikan. Pemerintah kini mengevaluasi HPP secara berkala. Ini terbukti meningkatkan pendapatan petani,” ujar Fadli.

Baca Juga: Disebut Pernah Jadi Pemilik OCI pada 1997, TNI AU Membantah: Kerja Sama untuk Kelancaran Pelaksanaan

Fadli juga mencatat lonjakan penyerapan gabah oleh BULOG hingga 30 Maret 2025 yang telah menembus 725.000 ton setara beras—angka tertinggi dalam satu dekade. HKTI menyambut capaian ini sebagai langkah besar menuju kedaulatan pangan dan mengapresiasi sinergi yang terjadi.

“HKTI mendukung BULOG terus meningkatkan penyerapan gabah petani,” katanya.

Distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran juga mendapat sorotan positif dari HKTI. Selama ini, kelangkaan pupuk sering menghambat musim tanam.

“Petani juga semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi yang ketersediaannya tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu,” kata Fadli. Ia menambahkan, HKTI siap ikut mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan.

Fadli menegaskan pentingnya keberimbangan antara insentif input seperti pupuk dan modal, serta insentif output berupa harga dan penyerapan. Menurutnya, kombinasi itu menjadi kunci keberhasilan agenda reformasi pertanian.

Lebih jauh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai akan mengangkat kesejahteraan petani dengan menyerap hasil produksi lokal.

“MBG selain mencetak generasi emas, juga membuka pasar bagi produk pertanian seperti sayur, telur, dan daging. HKTI siap jadi garda terdepan mendukung program ini,” tutup Fadli.