Edisi.co.id - Sedang hangat di media sosial (medsos) terkait rencana kebijakan siswa kategori 'nakal' di Jawa Barat (Jabar) yang akan dikirim ke barak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terkini, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengungkap gagasan kebijakan itu bertujuan untuk mengatasi masalah sebagian siswa yang berusia remaja kini kerap terlibat kasus tindak kriminal.
"Kebijakan (siswa nakal) ke barak militer itu untuk mengembalikan jati diri anak," tutur Dedi sebagaimana dilansir dari unggahan Instagram pribadinya @dedimulyadi71 yang tayang pada Selasa, 29 April 2025.
Baca Juga: Keluarga Ungkap Nasib Warung di Negeri Awan Selepas Mbok Yem Meninggal Dunia
Terkait pola pelatihan di barak militer TNI, Dedi menuturkan para siswa nakal itu akan mengikuti pelatihan perilaku disiplin dan mandiri.
"Termasuk pada pola disiplin, pola hidup mandiri yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya," terangnya.
Kemudian, Dedi menegaskan pelatihan itu bukan pola pendidikan perang, namun justru mengenalkan seni hingga pengembangan minat dan bakat para siswa.
"Mulai dari bangun pagi, bangun keteraturan pola makan, mengembangkan minat dan bakatnya, bukan pendidikan perang," tutur sang Gubernur Jabar.
Selain itu, Dedi juga menyebut pola pendidikan di barak militer TNI itu sesuai dengan jenjang pendidikan para siswa, dari mulai SMP hingga SMA.
Dedi menuturkan, para siswa kategori nakal itu juga akan tetap mengikuti proses belajar mengajar dari barak militer.
"Mereka tetap mengikuti proses belajar mengajar di barak militer," tuturnya.
"Untuk itu kepada semuanya yuk mari bersama-sama selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita," tungkas Dedi.***
Artikel Terkait
Pengakuan Pengasuh Anak Butet, Ceritakan Eks Pemain Sirkus OCI Itu Selingkuh dengan Pria Beristri
Polisi Bongkar Awal Mula Penangkapan Fachri Albar di Skandal Narkoba yang Libatkan Aktor Usia 43 Tahun Itu
Sri Mulyani Bongkar Dampak Nyata dari Tarif Resiprokal Trump: Sentimen dari Pelaku Usaha Memburuk
Sri Mulyani Bongkar Jurus RI Rayu Trump demi Cegah Tarif Tinggi AS, Soal Produk Impor hingga Perpajakan