Kuasa Hukum: Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan ke Publik Demi Cegah Kekacauan

 

Edisi.co.id, Jakarta - Kuasa hukum Presiden ke 7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan pihaknya tidak akan membuka ijazah Jokowi ke hadapan publik. Menurut Yakup, langkah tersebut diambil demi mencegah kekacauan dan efek domino yang dapat menjadi preseden buruk bagi banyak pihak lainnya.

 

“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepala daerah, anggota DPR, bahkan masyarakat sipil. Kalau itu terjadi, negara ini bisa chaos,” ujar Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Minggu (15/6/2025).

 

Yakup menegaskan, sesuai asas hukum yang berlaku, pembuktian adalah kewajiban pihak yang mendalilkan suatu tuduhan. “Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Itu asas hukum yang fundamental,” ucapnya, mengutip asas hukum "actori incumbit probatio".

 

 

Lebih lanjut, Yakup meragukan kemampuan publik untuk memverifikasi keaslian ijazah secara langsung. Menurutnya, meskipun ijazah ditunjukkan, pihak yang sudah berprasangka kemungkinan tetap tidak percaya.

 

“Kalau kita perlihatkan, apakah mereka bisa memastikan ini asli atau tidak? Kan tidak mungkin juga. Itulah yang mereka coba mainkan dalam narasi,” ujarnya.

 

Yakup meminta semua pihak untuk menghormati hasil verifikasi yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

 

Sebelumnya, Jokowi telah melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025), dengan nomor laporan LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Jokowi menyebut langkah hukum ini diambil agar isu tersebut bisa diklarifikasi secara terbuka dan tuntas.

 

“Ini sebenarnya masalah ringan, tapi harus dibawa ke ranah hukum supaya semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya.

 

 

 

Sumber: Akun Facebook Update Nusantara