Tutup Sukses Operasional Haji 2025, Menag Jelaskan Formula 5BPH

PPIH Arab Saudi menyiapkan ribuan bus untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair. Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jemaah haji gelombang I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jemaah haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat yang setia mengantar jemaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jemaah di kota Makkah (10 Mei - 1 Juni dan 10 Juni - 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk melayani jemaah haji Indonesia.

Formula 5BPH

Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Baca Juga: Waspada Banjir Rob Ancam Pesisir Jakarta hingga 13 Juli, BPBD Sebut Dipicu Pasang Laut dan Bulan Purnama

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata erata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Baca Juga: Mensos Ungkap Temuan 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Terindikasi untuk Judol, Langsung Evaluasi Setelah Kantongi Izin Presiden

Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

“Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.