Wagub Banten Tegaskan Pemprov Banten Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran

Edisi.co.id, Banten - Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan Pemerintah Provinsi Banten terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten tidak neko-neko.

Menjaga semua program supaya hasilnya sesuai harapan rakyat, harapan masyarakat, dan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

Hal itu diungkap Dimyati usai Rapat Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/7/2025). 

Baca Juga: Nobar Film Believe, Lanud Husain Sastranegara ajak Siswa Menumbuhkan Jiwa Patriotisme

Menurut Dimyati, rapat membahas pengelolaan anggaran pada pendapatan dan pembiayaan.

Membahas perencanaan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Juga membahas program-program unggulan Perangkat Daerah (PD). 

“Terus kemudian bagaimana realisasi anggarannya. Program- program apa saja yang ada. Terasa tidak buat masyarakat. Bagaimana hasil evaluasi dan monitoringnya,” ungkapnya.

“Kita transparan. Ini adalah bentuk keterbukaan informasi publik,” tambah Dimyati.

Baca Juga: Dukung Transformasi Kementerian Transmigrasi, Gubernur Banten Tandatangani MoU Transmigrasi dengan Provinsi Sulawesi Barat

Ditegaskan, pihaknya betul-betul terbuka. “Silakan laksanakan. Cuma kita mengetahui. Kita jaga itu semua supaya hasilnya sesuai harapan rakyat, harapan masyarakat, dan harapan presiden,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Dimyati menyarankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten untuk melakukan pembahasan perubahan APBD Thn 2025. Menunda program tidak prioritas dan mengutamakan belanja wajib.

“Saya minta TAPD untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Dimyati mengaku tetap optimis anggaran bakal terkelola dengan baik. Dimyati juga menegaskan, belanja pegawai seperti pembiayaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan belanja wajib sehingga merupakan prioritas.

Baca Juga: Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.