Di Balik Gelombang Reshuffle Kabinet Prabowo, Ada Tokoh Sentral yang Datang dan Pergi Sejak era Presiden SBY

Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo.

Kembali Muncul di Era Jokowi

Nama Sri Mulyani kembali mengisi kursi Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam reshuffle kabinet kedua pada 27 Juli 2016 silam, ia resmi dilantik menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Pramono Anung yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Presiden Jokowi, menegaskan kebijakan reshuffle tersebut hak prerogatif presiden.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden,” kata Pramono kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 14 Juni 2022.

Keputusan mengembalikan Sri Mulyani ke kabinet disambut positif oleh pelaku pasar dan komunitas internasional, mengingat rekam jejaknya sebagai ekonom handal dan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Tradisi Berlanjut, Sri Mulyani Berhenti

Praktik reshuffle tidak berhenti pada SBY dan Jokowi. Presiden Prabowo Subianto pun melanjutkan tradisi ini.

Kendati demikian, Sri Mulyani justru menjadi sosok yang ke luar dalam kebijakan reshuffle Prabowo, dan digantikan dengan sosok baru, yakni Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025.

Dalam kebijakan yang sama, Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam pada 8 September 2025, dan menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat sementara.

Terkini, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam RI di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 17 September 2025.

Keputusan itu dituangkan dalam Keppres Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Dari dinamika reshuffle di tiga era presiden berbeda, Sri Mulyani tetap menjadi sosok langka yang selalu kembali ke pusat kekuasaan.

Setelah melewati perjalanan panjang saat di era Presiden SBY hingga masa Presiden Prabowo, eks Menkeu RI itu terbukti menjadi sosok yang masuk dan ke luar karena kebijakan bongkar-pasang kabinet oleh para kepala negara RI.***