Sejarah menunjukkan, program makan gratis di banyak negara tidak steril dari persoalan teknis. Di Jepang, Korea, maupun Finlandia, kasus keracunan makanan di sekolah pernah mencuat. Namun alih-alih membungkam media, pemerintah setempat menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan kebijakan (Kim & Lee, Journal of School Health, 2017). Transparansi dalam menjawab kritik membuat publik semakin percaya.
Di Indonesia, tantangan MBG jelas besar: kualitas bahan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Semua ini membutuhkan keterbukaan pemerintah dalam menerima pertanyaan. Dengan begitu, program tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga kredibel dalam pelaksanaan.
Demokrasi Bukan Panggung Sepihak
Demokrasi bukan panggung monolog kekuasaan, melainkan ruang dialog setara. Wartawan bertanya bukan untuk menjatuhkan, melainkan menghubungkan suara publik dengan telinga kekuasaan.
Pencabutan kartu liputan seharusnya dibaca sebagai alarm dini. Jika akses pers bisa dicabut karena pertanyaan kritis, bagaimana dengan akses masyarakat biasa? Jika program sebesar MBG tidak boleh dipertanyakan, bagaimana nasib kebijakan lain yang lebih kecil?
Pemerintah baru sebaiknya meneguhkan citra keterbukaan. Dengan membuka ruang dialog, legitimasi akan menguat. Dengan menjawab kritik, pemerintah membuktikan bahwa programnya siap diuji.
Penutup
Kebebasan pers, governance, dan transparansi adalah tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Kasus pencabutan kartu liputan wartawan CNN bukan sekadar urusan prosedural Istana, melainkan cermin bagaimana negara memperlakukan pers sebagai mitra kritis.
Publik tentu berharap, alih-alih menutup ruang tanya, pemerintah membuka lebih banyak kanal informasi. Dengan begitu, program MBG bisa berjalan bukan hanya sebagai janji politik, tetapi sebagai kebijakan publik yang legitimate, transparan, dan mendapat dukungan rakyat luas.
Penulis adalah Komisaris Independen PT Aneka Tambang Tbk, Penulis Buku, dan Aktivis Reformasi 1998.
Artikel Terkait
Satu Abad Pers Revolusionder Vietnam: Wartawan Juga Prajurit
M. Noeh Hatumena: Dewan Pers Tidak Berhak Campuri Urusan Internal PWI
PWI Jabar Minta Pemkab Indramayu Kaji Ulang Pengosongan Gedung Graha Pers
Pakai Rompi Oranye, Noel Acungkan Jempol hingga Kepalkan Tangan di Konferensi Pers KPK
AMKI Pusat Audiensi ke Dewan Pers, Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Media Konvergensi
Biro Pers Istana Dikabarkan Cabut ID Card Jurnalis, CEO Promedia: Jangan Bikin Rusak Citra Presiden