Ponpes Al Khoziny Dibangun Lagi dengan APBN, Menag Blak-blakan Pesantren Tak Punya Banyak Anggaran

Edisi.co.id -  Insiden robohnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September 2025 lalu menuai sorotan nasional.

Perhatian publik juga ditujukan kepada bangunan musala yang ambruk, di mana dinilai belum sepenuhnya memperhatikan sisi keamanannya.

Persoalan anggaran pembangunan pondok pesantren pun ikut terkuak usai insiden tersebut setelah Kementerian Agama (Kemenag) menyinggung sebagian ponpes menghadapi masalah pendanaan.

Ponpes Al Khoziny sendiri kini jadi perhatian karena muncul rencana pembangunan ulang akan dilakukan dengan menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PU Bakal Bangun Ponpes Al Khoziny dengan APBN

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah akan maju untuk mengambil alih pembangunan Ponpes Al Khoziny.

Meski pesantren berada di bawah Kemenag, kata Dody untuk saat ini akan diurus oleh kementeriannya.

“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada awak media pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia optimis dana akan cukup dari APBN, tetapi terbuka jika ada swasta yang ikut turun tangan.

“Kalau soal anggaran, Insha Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” imbuhnya.

Baca Juga: Eduwisata, Upaya PMI Jakarta Utara Mengedukasi Kebencanaan ke Siswa

Meski menggunakan dana APBN, yayasan yang menaungi Ponpes Al Khoziny diketahui memiliki perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny.

Menteri Agama Akui Kekurangan Anggaran Bangun Ponpes

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa sebagian ponpes memang memiliki kendala soal anggaran.

“Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” ujar Menag Nasaruddin Umar kepada awak media di rumah dinas Menko PM, Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.