Prabowo Sebut Bahasa Portugis Jadi Prioritas Pendidikan, Legislator: Jangan Jadi Beban Baru untuk Siswa dan Guru

edisi.co.id - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mengajarkan bahasa Portugis di sekolah-sekolah perlu dikaji lebih dalam.

Bonnie berpendapat bahwa bahasa Portugis bukan bahasa yang umum digunakan dalam pergaulan internasional maupun akademik, sehingga penerapannya dikhawatirkan akan membebani siswa dan guru.

“Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum digunakan di kalangan akademik,” ujar Bonnie dalam keterangan tertulis pada Sabtu 25 Oktober 2025.

Baca Juga: Indonesia Disanksi IOC usai Cekal Visa Atlet Israel, Ketum KOI: Belum Ada Komunikasi Secara Langsung

“Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” imbuhnya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi ucapan Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Negara pada Kamis, 23 Oktober 2025 lalu.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menyebut akan memasukkan bahasa Portugis sebagai bahasa prioritas yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

DPR: Jangan Jadi Beban Baru bagi Siswa dan Guru

Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Bonnie mengingatkan agar kebijakan bahasa asing tidak justru menjadi beban tambahan bagi peserta didik.

Menurutnya, jika bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran wajib, maka siswa akan dipaksa mempelajari bahasa yang tidak memiliki relevansi besar dalam konteks internasional.

"Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis,” ujar Bonnie.

“Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya," imbuhnya.

Selain soal beban kurikulum, Bonnie juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam pengajaran bahasa Portugis.

Anggota DPR itu menilai belum jelas dari mana tenaga pengajar akan didatangkan serta bagaimana pembiayaannya akan disiapkan oleh pemerintah.