Usai Menkeu Purbaya Pamer Target 8 Persen Ekonomi RI, Langkah Kebijakan Nyata Kini Muncul ke Permukaan

Pengamat Ekonomi sekaligus Analis Pasar Modal, Prof. Ferry Latuhihin menilai masyarakat Indonesia kerap terlena dengan gaya populis pejabat publik.

Ferry menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari realistis bila pemerintah terus bergantung pada belanja negara tanpa memperluas ruang bagi sektor swasta.

“Saya katakan negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi," ujar Ferry dalam siniar YouTube Rakyat Bersuara, pada Rabu, 29 Oktober 2025.

"Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu," tambahnya.

Ferry Latuhihin Soroti Suntikan Bansos

Ferry menilai, kebijakan pemerintah yang mengandalkan pajak tinggi dan redistribusi melalui bansos bukan cara organik untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan.

“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah yang struktural,” tegasnya.

Ekonom itu menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor swasta belum bergerak signifikan karena ruang konsumsi publik masih terbatas.

Dampaknya, penyerapan tenaga kerja rendah dan masyarakat sulit meningkatkan pendapatan.

Ferry lantas menyoroti kecenderungan publik mudah terpengaruh oleh citra dan komunikasi pejabat di medsos.

“Masyarakat Indonesia itu seringkali tertipu oleh gaya-gaya. Gampang sekali kita menipu masyarakat dengan medsos, terlebih sekarang hidup dalam era post-truth,” terangnya.

Langkah Administratif Bukan Kebijakan Nyata

Ferry juga mempertanyakan efektivitas langkah Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana pemerintah di Himbara.

Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat administratif, bukan strategi fiskal yang benar-benar baru.

“Sekarang Purbaya selalu menjadi perbincangan dengan gaya-gaya yang disebut koboi, tapi sayangnya saya tidak peduli," terang Ferry.