edisi.co.id - Pemerintah Indonesia menanggapi pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi ‘kota hantu’.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan tetap berlanjut dan akan diselesaikan sesuai rencana.
“Dengan segala upaya kami bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan,” ujar Basuki Hadimuljono pada Selasa, 4 November 2025.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pejabat Daerah Intropeksi Diri Usai Gubernur Riau Kena OTT KPK
Basuki Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut
Basuki mengatakan, keberlanjutan pembangunan IKN kini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah.
Aturan tersebut secara rinci memuat tahapan agar IKN resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Dengan terbitnya Perpres 79 ini sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di belakang Perpres,” imbuhnya.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era Presiden Joko Widodo itu menyebut Perpres 79/2025 merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan IKN.
Basuki juga memastikan sejumlah infrastruktur utama di kawasan inti terus berjalan, termasuk penyelesaian hunian ASN dan fasilitas pemerintahan.
The Guardian Soroti Risiko ‘Kota Hantu’
Pernyataan Basuki ini sekaligus menepis narasi yang disampaikan The Guardian dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’” yang terbit pada Selasa, 29 Oktober 2025 silam.
Artikel tersebut menyoroti lambatnya pembangunan dan minimnya aktivitas di IKN, sehingga menilai proyek ini berpotensi terbengkalai.
Pemerintah menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan karena berbagai proyek strategis nasional masih berjalan sesuai target dan diawasi langsung oleh otorita IKN.
Artikel Terkait
Pesawat A400M Perkuat Pertahanan Udara RI, Prabowo akan Negosiasi Empat Unit Lagi
AHY Singgung Kemungkinan APBN Jadi Solusi Restrukturisasi Proyek Kereta Cepat
Mengintip Pembagian Anggaran Rp180 Miliar untuk Diskon Nataru dan Tarif Tol
Kecipratan 'Purbaya Effect', Pengamat Sebut Menkeu Purbaya Pengaruhi Kepuasan Publik pada Pemerintahan Presiden Prabowo
Whoosh Tengah Jadi Polemik Panas, Presiden Prabowo Tegas Ambil Tanggung Jawab: Nggak Usah Khawatir