Edisi.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap alasan dirinya tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pigai menegaskan bahwa kinerjanya selama memimpin kementerian menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya tetap dipertahankan di kabinet.
Dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat, 14 November 2025, Pigai menyebut dirinya memiliki sejumlah capaian terukur yang diakui berbagai lembaga, baik internal maupun eksternal pemerintah.
"Dari PCO saya nomor 3, dari unit kerja pelelangan saya nomor 1 di Republik Indonesia," ungkap Pigai, merujuk pada penilaian kinerja pengadaan dan capaian di sektor pelayanan publik kementeriannya.
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis itu menambahkan bahwa lembaga negara seperti Ombudsman RI turut memberikan penilaian positif atas kinerja Kementerian HAM di bawah kepemimpinannya.
"Ombudsman menilai saya kasih penghargaan kementerian yang patuh, berintegritas dan transparan," lanjut Pigai.
Menurut Pigai, capaian-capaian tersebut membuktikan bahwa kementeriannya memiliki rekam jejak positif.
"Ini dari sisi saya, saya berprestasi dong," ujarnya menegaskan.
Mengaku Tidak Mudah Menjadi Menteri HAM
Pigai juga menyoroti proses dan tantangan dalam memimpin kementerian yang menangani isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia.
Pria kelahiran Papua tersebut menekankan bahwa posisi tersebut bukan jabatan yang mudah.
"Kalau untuk menjadi menteri HAM kan susah, tidak mudah," kata Pigai.
Politikus partai Gerindra itu juga menyebut bahwa keberadaannya di kabinet bukan sesuatu yang datang begitu saja.
Pigai mengaku ikut berjuang bersama Presiden Prabowo sejak sebelum terbentuknya pemerintahan.
Artikel Terkait
Garda Medika Berikan Layanan Seamless Melalui Express Discharge, Berikut kelebihan layanannya
46 Saksi Diperiksa usai Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta. Lihat Lagi Temuan Peledak Rakitan di Lokasi Kejadian
Polisi Soroti Kelalaian Verifikasi Identitas Bandara dan Maskapai dalam Kasus Penculikan Bilqis, Sebut Jasa Transportasi Teledor
Bupati Cilacap Sebut 5 Korban Longsor di Majenang dirawat insentif, Ceritakan Sebagian Tertimpa Material
Soal Putusan MK Larang Polisi di Jabatan Sipil, Menko Yusril Soroti Pejabat yang terlanjur Duduki Kursi Kementrian