Selain Duit APBN, Menkeu Purbaya Pernah Kirim Surat ke Gubernur Imbas Lambatnya Belanja Daerah

Purbaya Pernah Kirim Surat ke Gubernur

Selain soal persoalan belanja APBN, terdapat serapan daerah yang juga kembali mencuat.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat mengirimkan surat percepatan belanja APBD kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 20 Oktober 2025 lalu.

“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam surat resminya.

Kala itu, Purbaya menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp234 triliun per kuartal III 2025, naik 12,17 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara realisasi belanja APBD baru 51,3 persen atau Rp712,8 triliun.

Purbaya meminta percepatan penyerapan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, pemanfaatan dana simpanan, serta monitoring mingguan dan bulanan hingga akhir tahun.

“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten,” tulis Purbaya dalam surat yang ditembuskan kepada Presiden, Mendagri, dan Mensesneg.

Dengan realisasi belanja negara yang baru menyentuh 54,1 persen dan sebagian K/L justru mengembalikan anggaran, efektivitas APBN kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang tutup tahun.

Realisasi di Agustus 2025: 54,1 Persen dari APBN

Berdasarkan laporan resmi Kemenkeu menunjukkan realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN.

Angka ini menjadi salah satu sorotan terbesar di balik pengembalian dana jumbo dari K/L.

Secara terpisah, Wakil Menkeu, Suahasil Nazara menuturkan terkait belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen.

“Iya digunakan untuk bansos, mulai dari PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, sampai KIP Kuliah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada 22 September 2025 lalu.

Suahasil turut menjelaskan adanya lonjakan subsidi energi pada 2025.