Kepala BPJPH: Dukungan Presiden Prabowo Percepat Penguatan Industri Halal, Ekosistem Halal Kunci Kemandirian Ekonomi Nasional

Edisi.co.id, Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan industri halal nasional. Pada 2025, pemerintah menargetkan 1.350.000 pelaku UMKM mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan media gathering bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” di FX Sudirman, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Acara ini digelar untuk memperluas publikasi program, kebijakan, dan capaian strategis BPJPH sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Haikal Hasan, yang akrab disapa Babeh Haikal, menegaskan, penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dari kontribusi BPJPH terhadap Asta Cita Presiden Prabowo.

Pada tahun 2026 BPJPH menargetkan 1,35 juta UMKM memperoleh sertifikasi halal secara gratis.

Baca Juga: MUI DKI Jakarta Gelar Workshop untuk Cetak Kreator Konten Sejarah Islam yang Kreatif dan Bertanggung Jawab

“Tahun ini alokasinya satu juta. Tahun depan meningkat 35 persen menjadi 1,35 juta. Jangan sampai target itu tidak tercapai,” Babeh Haikal.

Ia menambahkan, saat ini, hambatan terbesar dalam proses sertifikasi halal bukan terletak pada sistem BPJPH, melainkan pada kewajiban AMDAL yang dinilai mengganjal banyak pelaku UMKM. Untuk itu, BPJPH tengah mendorong koordinasi lintas kementerian guna merumuskan solusi permanen.

“Kita akan undang KSP, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. AMDAL seharusnya menjadi penguat UMKM, bukan melemahkan,” tegasnya.

BPJPH juga mencatat penurunan drastis dalam jumlah pendaftaran sertifikasi halal. Jika sebelumnya terdapat sekitar 10.000 pengajuan per hari, kini hanya berkisar 2.000. Penurunan ini disebut berkaitan dengan kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aturan AMDAL.

“Kondisi ini perlu segera ditangani mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tegas dia.

Baca Juga: Pengamat Sebut Petinggi Polri di Komisi Reformasi Kapolri jadi Bentuk Intervensi Singgung soal Moment Walk Out Audiensi Roy Suryo CS

Selain itu, dalam paparannya, Haikal menjelaskan, pembangunan ekosistem halal menjadi motor penting kemandirian ekonomi Indonesia, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Akselerasi ekosistem halal dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi, penguatan lembaga dan SDM, penyusunan kebijakan, penguatan kemitraan, serta pengembangan riset pendukung.

“BPJPH juga terus memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama melalui transformasi layanan jaminan produk halal,” paparnya.

Babeh Haikal kemudian memaparkan empat program utama BPJPH yang menjadi fokus ke depan, yaitu penyempurnaan regulasi termasuk revisi UU 33/2014 yang telah diajukan ke DPR RI Komisi VIII, penguatan kolaborasi dengan sembilan kementerian, tiga badan, kepolisian dan berbagai organisasi, peningkatan sosialisasi yang menekankan bahwa halal merupakan gaya hidup dan bagian dari peradaban modern, serta digitalisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan.