Adaksi Audiensi Dengan Menkeu Purbaya Keluhkan Hutang Tukin Dosen 2020-2024, Problematika Keuangan PTN BLU/BH dan Stagnansi Tunjangan Fungsional

Ketujuh, Menkeu menyoroti bahwa meskipun PTN BLU dan PTN BH telah diaudit oleh akuntan publik, Kemenkeu tetap memiliki ruang untuk melakukan audit investigatif, terutama terhadap aset negara, penggunaan BOPTN, serta penyertaan APBN melalui BPPPTNBH. Hal ini penting dalam memastikan tata kelola pendanaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PTN.

Audiensi Ini Menjadi Titik Balik Reformasi Sistem Keuangan Pendidikan Tinggi

ADAKSI menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan dan respons langsung dari Menkeu Purbaya. Pertemuan ini dinilai sebagai titik balik penting dalam upaya memperjuangkan keadilan remunerasi dosen ASN, memperbaiki tata kelola keuangan PTN, serta mendorong negara untuk lebih hadir dalam memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi Indonesia. ADAKSI menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun kebijakan nasional yang lebih sehat dan berorientasi pada keadilan pendidikan.

ADAKSI berkomitmen mengawal seluruh proses tindak lanjut, termasuk mendorong Kemendiktisaintek untuk segera mengajukan permohonan resmi pembayaran rapelan Tukin 2020–2024 serta memastikan adanya harmonisasi kebijakan pengelolaan keuangan PTN yang lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan filosofi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui audiensi ini, ADAKSI berharap negara semakin kuat hadir dalam memastikan kesejahteraan dosen ASN, pemerataan akses pendidikan tinggi, dan kualitas pembelajaran bagi seluruh putra-putri Indonesia.