Peringatan Eks BIN pada Prabowo, Polemik Ijazah Jokowi hingga Tim Komisi Reformasi Polri Bisa Ganggu Legitimasinya di Mata Publik

Pertanyakan Alasan Petinggi Polri di Komisi Reformasi Polri

Sri Radjasa melanjutkan klaimnya dengan mengatakan bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri dan penunjukkan anggotanya cukup menjadi pertanyaan publik.

“Memang dari awal kehadiran mereka (petinggi Polri) sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar, bukan hanya kami tapi juga publik, ‘Kok seperti ini?’” tambahnya.

Sehingga menurutnya, dengan melibatkan mantan petinggi Polri itu justru memberikan kesan seolah reformasi Polri tak dilakukan dengan sepenuh hati.

“Kondisi ini jadi kayak ada reformasi setengah hati,” kata Sri Radjasa.

Meski ada nama-nama yang diharapkan publik untuk menjadi bagian dari komisi tersebut, namun muncul petinggi Polri, menurutnya menjadi sesuatu yang tak wajar.

“Ada Pak Mahfud, Pak Jimly yang diharapkan publik, tapi ketika masuk nama Tito, Sigit, nama-nama lain yang mereka adalah bagian dari pimpinan Polri yang membuat Polri ini harus direformasi,” jelasnya.

“Artinya kan tidak elok ya, ketika mereka melakukan sesuatu yang membuat polisi inni rusak kemudian mereka ada di dalam untuk memperbaiki. Pasti dia akan tutupin karena ini dampaknya ada persoalan hukum ke depan atau nama baik mereka,” terangnya.

Aksi Walk Out Mediasi Ijazah Jokowi Bentuk Tak Percaya pada Komisi Reformasi Polri

Mengenai aksi walk out yang dilakukan sejumlah tokoh bersama Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Muhammad Rizal Fadillah saat mediasi ijazah Jokowi pada 19 November 2025 lalu disebutnya sebagai ketidakpercayaan kepada Komisi Reformasi Polri.

“Ini (walk out) adalah satu bukti, satu indikasi tim Reformasi Polri tidak patut dipercaya, itu aja,” ucap Sri Radjasa.

Alasan walk out dilakukan usai ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, meminta Roy Suryo dan para tersangka yang turut hadir dalam pertemuan itu untuk keluar dari ruangan atau tetap hadir tapi tidak memberikan pendapat.

“Itu kan satu bentuk ada kompromi antara sipil dengan mantan polisi dan polisi yang masih aktif di tim reformasi. Itu udah kelihatan,” sambungnya.

“Saya nggak berharap lagi, saya dan mereka yang walk out tidak berharap bahwa reformasi ini akan on the track,” tandasnya.

Sementara itu, 5 dari 10 anggota komisi reformasi Polri sekaligus petinggi Polri adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang merupakan Kapolri tahun 2016-2019, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri saat ini, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang pernah menjadi Kapolri 2015-2016, Jenderal (Purn) Idham Azis pernah menjadi Kapolri 2019-2021, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri merupakan Wakapolri 2024-2025.
***