Edisi.co.id- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti aktivitas impor kedelai yang masih banyak dilakukan oleh pemerintah.
Titiek menyebut masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi olahan hasil kedelai seperti tempe dan tahu, menyayangkan bahan bakunya masih impor.
Hal tersebut disampaikan Titiek dalam rapat kerja (Raker) DPR bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 November 2025.
Baca Juga: Kapolsek Babelan Ungkap Temuan Jibom, Benda yang Dipotong Korban Dipastikan Mortir Aktif
DPR Ingatkan Kedelai Harus Jadi Prioritas
Titiek menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memasukkan kedelai sebagai produk komoditas prioritas di Indonesia.
“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas,” ujar Titiek dalam rapat yang dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman itu.
“Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” lanjutnya.
PR Kementan untuk Swasembada Kedelai
Meski menyentil secara langsung, Titiek juga menyampaikan apresiasinya pada kinerja Kementan yang berhasil mencapai swasembada beras.
Namun, menurutnya tak cukup karena kebutuhan kedelai dalam negeri pun cukup tinggi.
“Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian sudah bisa swasembada beras, kemudian sudah swasembada jagung, tolong ke depan juga swasembada kedelai,” ujar putri ke-4 Presiden Soeharto itu.
DPR Minta Kementan Aktifkan Lagi Program Pajale
Dalam rapat yang sama, Titiek juga mengingatkan Amran tentang program pemerintah dari Perum Bulog bernama Pajale.
Program yang fokus pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai, menurut Titiek harus digalakkan lagi.
Artikel Terkait
Mahfud MD bicara lemahnya DPR di masa orde baru sebut Hanya Jadi stempel bagi penguasa
Kasus 250 Ton Beras Ilegal di Sabang, Mentan Sebut Impor Dinilai Tak Beralasan
KUHP Baru Dinilai Tak Akan Jadi Alat Kriminalisasi, Lihat Lagi Protes Komnas Perempuan soal Perda yang Dinilai bermasalah
Sempat disebut dalam Munas MUI Ini alasan koperasi merah putih Syariah perlu dibentuk
Demo Buruh 24 November 2025 batal, KSPI Sebut Aksi Bakal Digelar lagi Saat Pemerintah Umumkan UMP 2026