Sebelumnya, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo sudah mengakui adanya kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat kepada damkar.
“Lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini harus kami perbaiki,” kata Dedi ketika hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada 18 November 2025 lalu.
Kemudian, pelayanan digital 110 juga telah dilaporkan bahwa harus dioptimalkan.
Menurut Dedi, masyarakat saat ini lebih mudah untuk laporan ke damkar karena respons yang diberikan lebih cepat.
“Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response-nya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” ujarnya saat itu.
Sejalan dengan Kapolri, dalam laporan kepada DPR, Dedi turut mengakui bahwa pelayanan publik menjadi hal yang paling fundamental dan menjadi wajah Polri karena pengaruhnya yang besar di tengah masyarakat.
“Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62 persen permasalahan kami di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa diselesaikan, maka 62 persen permasalahan polisi itu bisa kami selesaikan,” tukasnya.
***
Artikel Terkait
Sempat disebut dalam Munas MUI Ini alasan koperasi merah putih Syariah perlu dibentuk
Demo Buruh 24 November 2025 batal, KSPI Sebut Aksi Bakal Digelar lagi Saat Pemerintah Umumkan UMP 2026
Kapolsek Babelan Ungkap Temuan Jibom, Benda yang Dipotong Korban Dipastikan Mortir Aktif
DPR Minta Produksi Kedelai Jadi Prioritas, Mentan Amran Ungkap Rencana tapi Masih Tunggu Anggaran
Atribut Polri Menempel di Mobil Pengangkut Ekstasi di tol Lampung, Tersangka Klaim Sudah Ada Sejak Dibeli