Jawa Barat Raih Penghargaan Nasional untuk Pemutakhiran Data Keluarga 2025

Edisi.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pada ajang Diseminasi Nasional Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan PK-25.

Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta, Selasa, 26 November 2025.

Baca Juga: Menteri Wihaji Sambangi Desa Nagrak, Kerahkan Gotong Royong Bedah Rumah dan Intervensi Gizi untuk Tekan Stunting

Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, yang hadir mewakili Gubernur, menyebut bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintah daerah hingga para kader di lapangan.

“Ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras semua pihak dari provinsi hingga kabupaten/kota. Data keluarga yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk memperkuat ketahanan keluarga,” ujar Siska dalam keterangan tertulis di Bandung, Rabu (3/12/2025).

Jawa Barat memiliki sekitar 12,8 juta keluarga berdasarkan data BPS 2024. Pemutakhiran data melalui PK-25—yang mencakup 27 indikator—menjadi landasan strategis untuk berbagai program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan penanganan stunting.

Gelaran diseminasi yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN itu diikuti lebih dari seribu peserta dari kementerian/lembaga, pemda, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Satu dari Empat Keluarga Indonesia Alami ‘Fatherless’

Dalam forum tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, turut memaparkan temuan penting PK-2025.

Salah satunya, fakta bahwa 25 persen keluarga di Indonesia masuk kategori fatherless, yaitu minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.

“Situasi ini memengaruhi perkembangan anak, baik secara mental, sosial, maupun capaian pendidikan. Angkanya lebih tinggi di daerah perdesaan, tertinggi di Papua Pegunungan, dan terendah di Bali,” ungkap Wihaji.

Kondisi fatherless juga banyak ditemukan pada keluarga dengan ayah perantau maupun kepala keluarga yang tidak bekerja.

Data Presisi Jadi Fondasi Kebijakan Publik

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa data PK-25 memegang peran kunci dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.