Student Union Kajian Perempuan Insan Cita, Upaya Membangun Kesetaraan

Edisi.co.id - Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) meluncurkan Student Union Kajian Perempuan Insan Cita (KPIC) pada Jumat (14/4-23).

Dalam acara peluncuran itu, hadir Rocky Gerung dan Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Ninik Rahayu. Keduanya menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema “Bersama KPIC, Kita Wujudkan Perempuan yang Berkualitas sebagai Simbol Kemerdekaan dan Semangat Keadilan Gender”.

Rocky yang tampil pertama mengatakan bahwa peradaban sudah sejak lama terlalu berpihak kepada laki-laki. Peradaban dibangun atas kekuasaan laki-laki dengan menempatkan perempuan sebagai objek.

Baca Juga: Naik Heli, Kapolri Pantau Langsung Arus Mudik di Jalan Tol dan Arteri

Menurut Rocky, patriakisme ini mengakar kuat, tidak puluhan atau ratusan tahun, tetapi ratusan abad. Bahkan seorang Aristoteles, katanya, menyebut perempuan sebagai ‘anak-anak bertubuh besar’. Hal itu menurutnya menjadi hutang laki-laki pada perempuan dan hingga saat ini hutang itu belum dibayar.

“Itu hutang kaum laki-laki selama 25 abad yang bahkan ketika ada yang minta dibayar tidak ada yang mau bayar. Perempuan hanya minta : kasih kami 30% affirmative action.  Laki-laki menjawab : tidak, harus start dari garis yang sama,” kata Rocky.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyambut baik kehadiran Student Union Kajian Perempuan Insan Cita ini. Ia berharap dengan konsep digital, UICI mampu mempercepat perubahan budaya patriarki menjadi budaya yang setara.

Baca Juga: Menko PMK dan Menhub Melepas Keberangkatan Penumpang Mudik Gratis Menggunakan Kapal Dobonsolo

“UICI dengan digitalnya mampu menjangkau di ranah-ranah yang selama ini sulit dijangkau. Oleh karena itu, menurut saya, UICI menjadi medium untuk menjembatani percepatan upaya merubah patriarki menjadi sebuah gerakan yang menghadirkan keadilan bagi perempuan,” harapnya.

Menurut Ninik dalam tataran kebijakan, pemerintah sudah melakukan suatu hal yang baik terkait dengan permasalahan gender di Indonesia. Salah satunya meratifikasi konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, lanjut Ninik, hal itu belum mainstream. Pemerintah masih terjebak pada aktivitas-aktivitas yang belum masuk pada program-program pembangunan secara menyeluruh.

Baca Juga: Ahli Gizi Universitas Indonesia Sarankan Ubah Gaya Hidup dan Cegah Kegemukan Setelah Ramadhan

“Kalau kita bicara soal kesetaraan dan keadilan pada perempuan, dia harus ada di bidang kesehatan, politik, sosial, budaya, keamanan. Tetapi apa faktanya? Dia belum mainstream,” kata Ninik.