Pemerintah juga akan mengoordinasikan langkah bersama negara-negara ASEAN terlebih dahulu dalam pertemuan pada 10 April 2025.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Airlangga.
Dalam pemaparan kepada pelaku usaha, pemerintah memaparkan empat strategi utama yang akan dibawa dalam negosiasi dengan AS.
Langkah pertama adalah revitalisasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang telah ada sejak 1996 namun dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perdagangan saat ini.
"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Airlangga.
Langkah kedua adalah deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi kebijakan pelarangan dan pembatasan barang ekspor-impor dengan AS.
Solusi ketiga berupa peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat, khususnya di sektor energi seperti minyak dan gas bumi.
Langkah keempat melibatkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal seperti pengurangan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, serta PPN impor, untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia dan memperbesar volume perdagangan dua arah.
"Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas," jelas Airlangga.
Meski tanpa duta besar di Washington, Indonesia tetap optimistis mampu menjalin dialog yang produktif demi menghindari dampak buruk dari tarif baru AS terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah berharap pendekatan diplomatik ini akan menghasilkan solusi win-win bagi kedua negara.***